Banyak Santri Miskin Belum dapat BPJS

375
PRESENTASI: Kepala Dinas Kesehatan Oki Hapsoro menyampaikan masalah pelayanan kesehatan di Wonosobo. (SUMALI IBNU CHAMID/ JAWA POS RADAR KEDU)
PRESENTASI: Kepala Dinas Kesehatan Oki Hapsoro menyampaikan masalah pelayanan kesehatan di Wonosobo. (SUMALI IBNU CHAMID/ JAWA POS RADAR KEDU)

WONOSOBO – Kebijakan Pemerintah Tentang Jaringan Kesehatan Nasional (JKN) pelayanan, belum tersebar secara merata. Di antaranya, belum menjangkau santri. Di Wonosobo, misalnya, banyak santri dari luar daerah yang masuk kategori miskin, tapi mereka belum mendapatkan layanan JKN. “Hari ini (kemarin) kami mempertemukan semua pihak untuk mencari solusi masalah yang masih membelit dalam layanan JKN terhadap santri,”kata Haqqi Al Anshary dari MediaLink di Panti Asuhan Mardi Yuwono, kemarin (24/3).

Haqqi menjelaskan, forum tersebut menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Wonosobo, Ketua Komisi D DPRD Wonosobo, perwakilan Pengurus Pondok Pesantren, perwakilan BPJS serta berbagai elemen lainnya. Menurut Haqqi, niat pemerintah dalam memberikan JKN sangat baik. Namun, realisasinya, masih terjadi ketimpangan dalam layanan. Utamanya, santri dari keluarga miskin. “Di Wonosobo, ribuan santri dari daerah lain, banyak yang masuk kategori miskin namun belum mendapatkan JKN.”

Dikatakan, data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS belum semuanya merata. Setelah dikoreksi di lapangan, banyak warga miskin yang belum menerima. Pada saat yang sama, mereka juga tidak masuk dalam penerima Jamkesda. Sementara ada beberapa warga yang tergolong mampu, malah mendapatkan BPJS dari pemerintah. “Akurasi data ini juga yang harus dikoreksi oleh pemerintah, sehingga tercipta keadilan.”

Problem yang yang dihadapi, kata Haqqi, Wonosobo yang hampir setiap kecamatan ada pesantren—dengan santri asal luar daerah berkategori miskin—tidak mendapatkan layanan kesehatan PBI BPJS. Padahal, jumlah santri per pesantren cukup banyak. Antara 2000 sampai 5000 santri. Dampaknya, saat ada santri sakit, mereka tetap membayar normal. Hanya ada satu rumah sakit yang memberikan diskon 10 persen.

Haqqi mendorong semua pihak melakukan koreksi pelayanan dan menempatkan warga miskin dan santri mendapatkan hak yang sama dan masuk dalam PBI. (ali/isk)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here