Banyak Anjal, Peradi Surati Hendi-Ita

354
BERI SARAN: Theodorus Yosep Parera didampingi Eko Suparno tunjukkan surat saran hukum untuk Pemkot Semarang. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
BERI SARAN: Theodorus Yosep Parera didampingi Eko Suparno tunjukkan surat saran hukum untuk Pemkot Semarang. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Setelah menerima keluhan masyarakat terkait banyaknya anak-anak di bawah umur yang mengasong dan mengemis di traffic light di seputar Kota Semarang, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang menyurati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi- Hevearita Gunaryanti Rahayu dengan harapan memberikan saran hukum.

Surat tersebut juga ditembuskan langsung ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi dan Kepala Satpol PP Kota Semarang Endro Pudyo Martanto. Menurut Peradi, keberadaan anak-anak di bawah umur yang mengasong dan mengemis, bisa memperburuk citra Kota Semarang, khususnya pandangan masyarakat yang berkunjung ke Kota Atlas.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Semarang titik traffic light yang banyak digunakan anak-anak mengemis di antaranya di Jalan Dr Cipto, Kota Lama, Pemuda, Bangkong, Simpang Lima, Tlogosari dan Ngaliyan dekat UIN Walisongo.

Ketua Peradi Semarang, Theodorus Yosep Parera menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah diatur secara tegas tentang larangan mempekerjakan anak di bawah umur di tempat-tempat yang tidak menjamin keselamatan mereka serta dapat merusak moral dan kehidupan sosial mereka di masa yang akan datang.

”Untuk itu kami meminta wali kota dan wakil wali kota untuk segera memerintahkan Satpol PP mengambil tindakan yang patut, pantas dan layak untuk menertibkan anak-anak di bawah umur,” kata Yosep didampingi pengurusnya Eko Suparno, Kamis (23/3).

Akan tetapi, lanjut Yosep, dalam penertibannya tanpa melanggar hak-hak kemanusiaan mereka (sebagai anak) dan berdasarkan ketentuan UU dan serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang.

Menurutnya, anak-anak di bawah 13 tahun, dilarang melakukan pekerjaan, apabila anak-anak tersebut terbukti bekerja di tempat-tempat berbahaya, baik yang mengganggu mental dan moral secara fisik, maka yang mempekerjakan nantinya bisa dipidana minimal 1 tahun, sedangkan maksimal 4 tahun serta denda Rp 200 juta, semua itu juga sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan‎.

”Namun dalam UU tersebut, juga dijelaskan boleh bekerja tapi 3 jam dalam sehari dan di bawah pengawasan orang tua. Jadi waktu kerjanya 3 jam sehari, tapi tidak boleh mengganggu sekolah, moral, fisik dan moralnya anak-anak tersebut,” tandasnya.

Menyikapi surat tersebut, Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu memastikan dalam waktu dekat akan segera melakukan penertiban. Bahkan bukan hanya tentang keberadaan anak-anak di bawah umur tersebut, melainkan juga akan mengadakan inspeksi mendadak terkait maraknya karaoke liar.

”Insya Allah segera kami tertibkan, sudah saya agendakan mau dijalankan minggu-minggu depan. Kami mengucapkan terima kasih atas kontrol dan perhatiannya yang diberikan Peradi untuk Pemkot Semarang,” kata Wawali yang akrab disapa Mbak Ita ini. (jks/zal/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here