Warga Dipersilahkan Ajukan Gugatan Appraisal Tol

1016
DIALOG DENGAN PENDEMO : Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat menemui pendemo yang mempermasalahkan harga appraisal tanah tol yang terlalu murah. (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)
DIALOG DENGAN PENDEMO : Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat menemui pendemo yang mempermasalahkan harga appraisal tanah tol yang terlalu murah. (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)

BATANG-Bersikukuh menolak harga tanah yang ditetapkan tim appraisal tol Batang-Semarang, warga melakukan aksi demonstrasi, Rabu (22/3) kemarin.  Yakni, saat Gubernur Ganjar Pranowo meninjau perkembangan jalan tol Batang-Semarang di lokasi Fly Over Tol Trans Jawa di Desa Johosari Kandeman.

Melihat penolakan tersebut, Gubernur Ganjar pun menemui para pendemo. Bahkan, menyarankan para pendemo agar melakukan gugatan di pengadilan. “Tidak sepakat sah-sah saja. Boleh kok digugat dan dijelaskan, agar bisa diterima semua,” kata Ganjar.

Bahkan disarankan, segera melakukan gugatan pengadilan secepatnya, bagi warga yang tidak sepakat dengan harga yang ditentukan. Sebelum dilakukan langkah konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Batang. “Saya sarankan segera gugat, sebelum konsinyasi dilakukan,” sebut Ganjar.

Jika langkah konsinyasi sudah dilakukan, katanya, akan terjadi banyak kemungkinan. Bisa saja, harga yang ditetapkan pengadilan lebih rendah dari permintaan warga.

Terkait banyaknya lahan yang belum dibebaskan, pihak Pemprov Jateng dan BPN akan menggunakan cara persuasif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. “Kami juga sudah ada alternatif, akan memutar jalan jika deadline-nya tidak memungkinkan,” ujarnya.

Saat demo berlangsung, puluhan warga Johosari, sempat berorasi dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Setiap pendemo juga dibekali selembar kerta putih dengan tulisan tuntutan.

Koordinator aksi, Muflihun, 26, mengatakan bahwa warga menolak dengan harga yang ditetapkan tim pembebasan lahan, karena dirasa terlalu murah.

“Kami tidak mau lahan kami dihargai murah seperti ini. Harga Rp 260.000 itu tahun 2011, seharusnya harganya di tahun 2015 Rp 500.000 sampai Rp 600.000,” serunya.

Diungkapkan, sebelumnya ada 45 warga yang menolak pembebasan lahan. Karena terus ditakuti oleh tim appraisal, kini tinggal 25 bidang tanah milik 17 warga. “Warga ketakutan, akhirnya sebagian pasrah dengan harga ynag diberikan. Takut malah semakin ribet dan malah tidak dapat uang ganti rugi,” tuturnya.

Hal serupa ditegaskan Parliah, 39, warga Johosari. Tanahnya yang seluas 8.176 m2, menurutnya hanya diklaim seluas 7.323 m2. Tidak itu saja, harga tanahnya jauh lebih murah dibanding tanah milik pabrik yang dibeli pihak tol.

“Saya heran, tanah saya berdempetan dengan tanah Golf (milik Primatex). Tapi harga jualnya beda, mereka permeter bisa sampai Rp1, 5 juta, ini kan aneh,” sesalnya.

Sedangkan Narji, warga terdampak tol juga menyesalkan, jika tanahnya terbayar dengan harga sekarang, maka tidak bisa beli tanah lagi di sekitar lokasi. “Tanah saya cuma dihargai Rp 260 ribu permeter, padahal jika beli tanah lagi harga sudah Rp 500 ribu per meter, bagiamana saya bisa beli tanah pengganti?” sungutnya.

Karena itulah, mereka berharap agar ada solusi dari Gubernur Ganjar tekait appraisal tanah yang menaksir harga tanah tersebut. Pasalnya, mereka juga butuh tanah pengganti. Atas saran Gubernur, terkait untuk mengajukan gugatan, mereka akan pikir-pikir kembali dan masih akan segera bermusyawarah dengan warga terdampak tol lainnya. (han/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here