Tak Punya Pengacara, Tahanan KPK Batal Didakwa

380
PASRAH: Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten nonaktif, Suramlan di dalam ruang tahanan Pegadilan Tipikor Semarang. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
PASRAH: Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten nonaktif, Suramlan di dalam ruang tahanan Pegadilan Tipikor Semarang. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya batal mendakwa Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten nonaktif, Suramlan, atas perkara dugaan suap promosi dan mutasi jabatan kepada Bupati Sri Suhartini.

Pembatalan itu karena terdakwa tidak mampu membayar kuasa hukum, sehingga sidang harus ditunda selama satu minggu, di Pengadilan Tipikor Semarang, pada Rabu (29/3) mendatang.

”Saya tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri,” kata Suramlan di hadapan majelis hakim yang dipimpin, Antonius Widijanto didampingi dua hakim anggota Sinitha Sibarani dan Edy Sepjengkaria, Rabu (22/3).

Pengakuan Suramlan itu justru dipertanyakan oleh majelis hakim. Kemudian setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menunjuk pengacara yang akan mendampingi selama persidangan. ”Seorang Kasi SMP masak tidak mampu menyediakan pengacara,” tanya hakim Antonius, sebelum menutup sidang.

Usai sidang, terdakwa Suramlan, mengakui kasus yang menjeratnya tersebut memang dilakukannya, dengan harapan ia bisa dipromosi oleh pimpinannya menjadi pejabat eselon III, apalagi dalam waktu 4 tahun lagi ia sudah akan menjalani masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun sialnya harus terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh penyidik KPK.

”Kasus ini memang tidak ada tekanan, jadi memang seperti itu. Saya cuma memberikan suap atau janji, yang penting nanti lihat saja prosesnya di persidangan, jadi biar berproses dulu,” kata Suramlan saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang di dalam ruang tahanan Pegadilan Tipikor.

Karena tidak mampu membayar pengacara, ia kemudian meminta majelis hakim untuk menyediakan kuasa hukum, agar disediakan negara. Namun ketika ditanya detail duduk perkaranya, ia enggan menjelaskan lebih jauh, ia meminta agar nantinya bisa terungkap dalam persidangan. Ia juga mengaku tidak melakukan korupsi, melainkan suap sehingga tidak menikmati uang negara. ”Saya gunakan kuasa hukum tunjukan hakim, semua saya serahkan negara. Saya akui memang nggak punya uang untuk menyewa pengacara,” akunya.

Atas kasus itu, Suramlan berharap diberi hukuman seringan-ringannya. Ia juga mengaku saat ini sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Kedungpane, Semarang.

Terpisah, Panitera Muda pada Pengadilan Tipikor Semarang, Heru Sungkowo mengatakan, atas perkara itu pengadilan telah menunjuk kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang pimpinan Theodorus Yosep Parera, yang nantinya akan mendampingi terdakwa Suramlan. (jks/zal/ce1)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here