Belum Cair, Banpol Tunggu Audit BPK

536

UNGARAN–Pencairan dana Bantuan Politik (Banpol) tahun ini, belum bisa cair. Pasalnya harus menunggu audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas penggunaan dana banpol di tahun 2016.

Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Semarang, Haris Pranowo mengatakan APBD Kabupaten Semarang tahun anggaran 2017 mengalokasikan dana bantuan keuangan partai politik tersebut sebanyak Rp 1.115.981.000.

“Saat ini, audit BPK masih berproses, jadi belum bisa cair. Aturannya memang demikian, menunggu hasil audit atas penggunaan dana itu di tahun sebelumnya,” kata Haris, Rabu (22/3) kemarin.

Dana banpol sendiri diatur di UU nomor 2/2011 tentang Partai Politik, Permendagri nomor 77/2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Serta Permendagri nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 77 tahun 2014. Pada ketentuan tersebut dinyatakan pencairan banpol dengan memperhatikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Artinya dana banpol bisa dicairkan setelah ada LHP BPK.

“Setelah LHP BPK keluar, perkiraan kami dua bulan lagi, parpol mengajukan banpol dilengkapi persyaratan administrasinya. Nanti akan diverifikasi oleh tim yang terdiri KPU, Inspektorat, DPPKAD, Bagian Hukum Setda dan Kesbangpol,” katanya.

Dikatakan Haris lebih lanjut, besaran dana banpol pada tahun ini masih sama dengan tahun 2016. Diperuntukkan bagi sembilan parpol yang punya kursi di DPRD setempat hasil pemilu legislatif (pileg) 2014.

Antaralain PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, PAN, PKS, Demokrat, Gerindra dan Hanura. Pemberian banpol ke tiap-tiap parpol jumlahnya variatif mengacu hasil perolehan suara sah pileg 2014 atau berdasar kursi di DPRD.

Adapun rincian dari besaran Banpol tersebut yaitu PDI Perjuangan mendapat sekitar Rp 263,8 juta, Golkar (Rp 118,6 juta), PKB (Rp 133,6 juta), PPP (Rp 99,4 juta), PAN (Rp 106,15 juta), PKS (Rp 103 juta), Demokrat (Rp 85,6 juta), Gerindra (Rp 115,9 juta) dan Hanura (Rp 89,5 juta).

Staf Bina Organiasi Masyarakat dan Organisasi Politik Kesbangpol, Yuni Indrasari menambahkan pemanfaatan dana Banpol untuk pendidikan politik sebesar minimal 60 persen dan sisanya untuk membiayai operasional kesekretariatan. “Pendidikan politik itu berupa seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan dan workshop,” katanya. (ewb/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here