Penerimaan Pajak Meningkat 17, 29 Persen

320
KAMPANYE PAJAK: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I terus berusaha memacu masyarakat agar taat pajak, seperti dengan melakukan kampanye simpatik. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KAMPANYE PAJAK: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I terus berusaha memacu masyarakat agar taat pajak, seperti dengan melakukan kampanye simpatik. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Realisasi penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I sampai dengan 20 Maret 2017 mencapai Rp 4,18 triliun. Penerimaan tersebut meningkat 17,29 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Irawan mengatakan, peningkatan penerimaan pajak ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Hal ini tergambar dari peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 43,24 persen, begitu juga dengan Pajak Penghasilan (PPh) yang meningkat 36,15 persen. “Artinya ada pertumbuhan produksi, konsumsi dan distribusi di Jawa Tengah,” ujarnya, kemarin.

Sedangkan bila dilihat penerimaan dari Wajib Pajak Badan, juga terjadi peningkatan sebesar 49 persen. Artinya terjadi peningkatan kegiatan industri di Jawa Tengah. “Hanya saja untuk penerimaan dari Wajib Pajak Orang Pribadi memang masih minim, hanya meningkat sebesar 12 persen,” ujarnya.

Penerimaan ini, lanjutnya, juga tak lepas dari para wajib pajak yang memanfaatkan program tax amnesty. Pihaknya mencatat, pada periode tiga hingga 20 Maret lalu total uang tebusan mencapai Rp 296,14 miliar. Terdiri dari Non UMKM sebesar Rp 229,75 milyar dan UMKM sebesar Rp 66,39 miliar. Irawan menambahkan, amnesti pajak memberi kesempatan wajib pajak untuk mendapat penghapusan atas pokok pajak terutang, sanksi administrasi dan pidana. Wajib pajak hanya perlu membayar tebusan yang tarifnya sangat ringan.

Sementara untuk msyarakat yang belum ikut, ia mengimbau agar segera memanfaatkan program ini. Setelah selesainya program amnesti pajak, otoritas pajak akan menindak tegas wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Dia menjelaskan harta yang tidak tercatat dalam surat pemberitahuan pajak terutang akan dianggap sebagai tambahan penghasilan yang wajib dikenai pajak. Menurut dia, di era keterbukaan informasi, tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi dari pajak. Mulai diberlakukan Automatic Exchange of Information (AEOI) paling lambat tahun 2018 serta adanya revisi UU Perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan, wajib pajak tidak akan bisa menyembunyikan asetnya dari otoritas pajak. “Saat ini adalah waktu tepat bagi Wajib Pajak untuk segera memanfaatkan amnesti pajak,” tandasnya.

Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jateng I, Eka Damayanti Unggianingsih menambahkan, antisipasi lonjakan wajib pajak sudah diprediksi pada pekan terakhir. “Titik pelayanan ditambah termasuk membuka di pusat perbelanjaan serta menambah waktu operasional,” terangnya. (dna/smu)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here