Belum Diganti Rugi, 16 Tempat Ibadah Dibongkar

Proyek Jalan Tol Trans Jawa

1039
DIBONGKAR : Musala di Desa Masin sudah rata dengan tanah, segera dibangun jalan tol Trans Jawa. (LUTFI HANAFI /JAWA POS RADAR SEMARANG )
DIBONGKAR : Musala di Desa Masin sudah rata dengan tanah, segera dibangun jalan tol Trans Jawa. (LUTFI HANAFI /JAWA POS RADAR SEMARANG )

BATANG-Setidaknya ada 16 titik tempat ibadah di Kabupaten Batang yang harus dibongkar akibat dilewati Tol Trans Jawa. Namun, masjid, musala dan madrasah, dengan status tanah wakaf tersebut, hingga kini belum mendapatkan ganti rugi.

“Hampir semua tempat ibadah dengan status tanah wakaf sudah diratakan dengan tanah untuk tol, akan tetapi belum mendapatkan ganti rugi,” kata Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Batang, Noor Rosyid, Senin (20/3) kemarin.

Pihaknya menyadari bahwa pembangunan jalan tol dibatasi oleh waktu, yakni dalam tiga bulan ke depan harus selesai. Untuk itu, pihaknya meminta para nadzhir (pengelola tanah wakaf) segera melengkapi persyaratan dan mekanismenya untuk dicukupi. Karena tukar guling tanah wakaf, memang harus seizin Menteri Agama. Apabila tidak mendapatkan izin dari Menteri Agama bisa berdampak hukum. “Kami meminta kepada nadhir segera mengurus kelengkapan suratnya, agar ganti rugi segera cair, ini juga dekat lebaran,” harap Noor Rosyid.

Sementara itu, Plt Bupati Batang Nasihikin mengatakan bahwa pemerintah sudah meminta pengurus Takmir dan Nadzhir melakukan rapat, agar data yang dibutuhkan segera komplit. “Setelah persyaratan terpenuhi, Nadzhir akan terima uang (ganti rugi) dan membeli tanah pengganti kemudian dibangun oleh nadzhir tempat ibadah barunya,” jelas Nasikhin.

Walaupun wakaf, aturan ganti rugi lahan tetapi mengacu kepada peraturan yang berlaku. Sehingga dokumen harus lengkap untuk dicukupi dan jelas semuanya, untuk ditindaklanjuti.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), yang diwakili stafnya Hernendi menjelaskan bahwa apa saja yang terdampak oleh jalan tol sebagai fasilitas umum harus dikembalikan pada posisinya, seperti musala, masjid dan sekolah harus kembali dibangun seperti semula.

“Hanya saja, khusus tanah wakaf memang harus mendapatkan izin Menteri Agama. Tanah wakaf di Kabupaten Batang hampir sebagian besar belum ada AIW-nya, artinya masih milik pribadi yang belum diwakafkan (haknya masih nama induk sertifikat). Kalau seperti itu adanya, harus ada kesepaktan ahli waris dari para nadhir,” tandas Hernendi.

Sementara itu, terkait pembangunan jalan tol di wilayah Kabupaten Kajen, masih diliputi masalah. Kapolres Kabupaten Pekalongan, AKBP Wawan Kurniawan, saat berpatroli di Jalan Raya Ketitang, Kecamatan Bojong, terpaksa menegur sopir truk. Meski sebelumnya sudah ada kesepakatan antara PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dengan warga Desa Wonosari, Desa Sragi, Kecamatan Sragi, dan Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, perihal semua armada SMJ yang mengangkut tanah merah ditutup rapat dengan terpal dan jalan dibersihkan. Ternyata, para sopir armada SMJ tak sepenuhnya mematuhi kesepakatan tersebut. Akibatnya Jalan Raya Sipait, Wonosari, Sragi dan Jalan Raya Ketitang, Kecamatan Bojong, masih dipenuhi oleh ceceran tanah liat merah, yang licin saat terkena air hujan dan berdebu ketika terik matahari. “Sopir seharusnya memasang terpal pada truk, agar muatan tanah tidak tercecer berjatuhan di jalan dan mengganggu pengguna jalan serta masyarakat sekitar,” kata Kapolres. (han/thd/ida)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here