Segel Lahan Diwarnai Adu Mulut

508
BERSITEGANG: Kabid Penegakan Perda Satpol PP dan Damkar Kendal, M Hanifudin saat adu mulut dengan penjaga proyek rumah, Ayub Ardi Firdaus, saat melakukan penutupan dan penyegelan aktivitas pembangunan rumah di Jalan Raya Gemuh-Sedayu, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERSITEGANG: Kabid Penegakan Perda Satpol PP dan Damkar Kendal, M Hanifudin saat adu mulut dengan penjaga proyek rumah, Ayub Ardi Firdaus, saat melakukan penutupan dan penyegelan aktivitas pembangunan rumah di Jalan Raya Gemuh-Sedayu, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL– Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kendal melakukan penyegelan dan penutupan lahan milik warga di Jalan Raya Gemuh-Sedayu. Penyegelan dilakukan dengan memasang garis pembatas (cross line). Hal tersebut dilakukan lantaran pemilik lahan belum mengantongi izin dan menyalahi peraturan daerah (perda) tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

Penyegelan dilakukan bersama-sama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPT Sapin). Penutupan aktivitas dan penyegelan lahan ini sempat diwarnai penolakan dari penjaga lahan.

Salah seorang penjaga, Ayub Ardi Firdaus, yang mengaku penanggungjawab pembangunan mengaku jika sang pemilik, yakni Isnadi sudah mengangoting izin untuk membangun dan menggarap lahan tersebut. “Kata Pak Haji Isnadi sudah mengajukan izin setahun yang lalu, jadi yang tidak masalah kalau bangun rumah di sini,” jelas Ayub kepada petugas, Minggu (19/3) kemarin.

Penjaga lahan menolak dan meminta tidak dilakukan penutupan, karena pemilik segera akan akan mengurus izin. “Pak Isnadi lagi di Singapura, nanti saya hubungi, jangan asal tutup saja,” pintanya kepada petugas.

Sempat terjadi adu mulut saat petugas hendak memasang garis pembatas di depan pintu masuk. Penjaga lahan yang mengaku ketua sebuah organisasi massa ini meminta petugas Satpol PP tidak semena-mena menutup askes masuk ke lahan dan bangunan.

Namun petugas tetap melakukan penutupan dan pemasangan garis pembatas agar tidak ada lagi aktivitas di lahan tersebut. Sebab, pembangunan lahan tersebut sudah menyalahi Perda RTRW.  Pengalihfungsian lahan tersebut, menurut Kabid Penegakan Perda Satpol PP dan Damkar Kendal, M Hanifudin, melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang bangunan. Selain itu, juga melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan.

“Lahan tersebut sesuai peta yang ada masuk dalam kawasan hijau. Sehingga dilarang untuk mendirikan bangunan maupun mengalihfungsikan lahan selain untuk pertanian. Pengalihfungsian lahan ini belum ada izin. Termasuk membangun bangunan di atasnya jelas sangat dilarang,”tegasnya.

Meski sempat diwarnai adu mulut, petugas Satpol PP tetap memasang garis pembatas. Petugas juga meminta pekerja yang sedang menggarap bangunan untuk menghentikan aktivitasnya dan segera mengosongkan lahan tersebut. Petugas Satpol PP meminta kepada aparat di Kecamatan Gemuh untuk melakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada aktivitas di lahan tersebut. “Kami akan patroli dan mengontrol kawasan tersebut agar garis pembatas tidak dirusak dan tidak ada aktivitas pembangunan,” katanya. (bud/aro)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here