Suket e-KTP Dianggap Merepotkan

2333
KUNJUNGAN : Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti, saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
KUNJUNGAN : Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti, saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan, kemarin. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)

KAJEN – Kekosongan blangko e-KTP juga terjadi di Kabupaten Pekalongan. Stok blangko identitas penduduk tersebut sudah kosong sejak enam bulan terakhir. Akibatnya lebih dari 20 ribu warga di Kabupaten Pekalongan yang sudah melakukan perekaman, hingga sekarang belum mendapatkan kartu kependudukan.

Untuk mempermudah administrasi warga, terkait identitas kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan, menerbitkan Surat Keterangan (Suket) pengganti e-KTP.

Surat keterangan pengganti e-KTP tersebut dapat digunakan warga untuk berbagai keperluan administrasi seperti pembuatan SIM, pengajuan pembuatan Kartu BPJS dan sebagainya. Bahkan untuk pengajuan izin dan permohonan kredit di perbankan.

Suroji, 45, warga Desa Kaibahan, Kecamatan Kesesi, Jumat (17/3) mengungkapkan karena dirinya belum memiliki e-KTP, maka mengajukan surat keterangan kependudukan dari Disdukcapil. Yakni berupa satu lembar surat keterangan yang ditandatangani pejabat Disdukcapil.

Menurutnya surat keterangan tersebut sangat membantu untuk pengurusan administrasi berbagai kepentingan. Namun cukup merepotkan karena bentuknya satu lembar kertas HVS, yang harus dibawa kemana-mana dan tidak boleh rusak.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan, Bambang Supriyadi, saat mendampingi Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti, di Kantor Disdukcapil membenarkan bahwa blangko e-KTP sudah habis sejak akhir 2016. Guna mempermudah administrasi kependudukan warga, maka Disdukcapil mengeluarkan Suket yang fungsinya hampir sama dengan e-KTP.

Menurutnya Disdukcapil pada tahun 2016, sudah menerima menerima 57.540 keping blangko e-KTP, dari Direktur Jenderal Administrasi dan Kependudukan (Dirjen Adminduk). Jumlah tersebut sudah habis digunakan, dengan rincian untuk memenuhi 54.833 pemohon, dan sisanya 2.707 keping rusak pada saat pencetakan.

’’Pada tanggal 6 Oktober 2016, blangko e-KTP habis. Dari Mendagri juga sudah mengirimkan surat edaran tertanggal 29 September lalu, yang intinya pemerintah pusat sudah kehabisan stok blangko lantaran telah dibagi ke seluruh Indonesia,’’ katanya.

Dia menandaskan ketersediaan blangko dimungkinkan baru akan ada sebulan mendatang. Karena pengadaan e-KTP sudah ada pemenang lelangnya. Menurutnya pemenang lelang pengadaan e-KTP, yakni PT Pura Barutama Kudus, memenangkan lelang untuk pengadaan tujuh juta keping blangko e-KTP, dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp 367 miliar.

’’Sudah setengah tahun ini stok blangko dari pusat kosong. Namun, ada angin segar bahwa dikabarkan pemenang lelang untuk pengadaan E-KTP sudah ada, sehingga kemungkinan sebulan ke depan stok sudah tersedia,’’ tandasnya. (thd/ric)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here