RSUD Tugurejo Datangi TP4D Kejati

306
CEGAH KORUPSI: Perwakilan RSUD Tugurejo Kota Semarang saat pemaparan sejumlah proyek pembangunan dengan TP4D di kantor Kejati Jateng, Rabu (16/3). (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
CEGAH KORUPSI: Perwakilan RSUD Tugurejo Kota Semarang saat pemaparan sejumlah proyek pembangunan dengan TP4D di kantor Kejati Jateng, Rabu (16/3). (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG--Dalam rangka pembangunan sejumlah proyek dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, serta sebagai bentuk transparansi terhadap publik maupun penegak hukum, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adhyatma (Tugurejo), Kota Semarang meminta pendampingan Tim Pengawal Pengaman Pembangunan dan Pemerintah Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah‎, Kamis (16/3).

Apalagi proyek 2017 tersebut dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah‎ (APBD), dengan total Rp 60.927 miliar. Adapun sejumlah proyeknya di antaranya, kegiatan penyelesaian pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) terpadu senilai Rp 12,125 miliar, dan pembangunan pelayanan rawat inap terpadu tahap I senilai Rp 3,900 miliar.

“Dua paket kegiatan tersebut, pelaksanaannya April – November tahun ini, makanya kami minta pendampingan TP4D, apalagi nominal dana yang dikeluarkan cukup besar,” kata ‎Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek itu, Dr  Endro Suprayitno, ‎dalam paparannya di kantor Kejati Jateng.

Selain itu, lanjut Endro, masih ada proyek bangunan Gedung Radiotherapy senilai Rp 7 miliar dan kegiatan tersedianya kebutuhan alat kedokteran Radiotherapy, IGD, dan rawat inap senilai Rp 37, 902 miliar

“Pelaksanaannya diagendakan Mei hingga November 2017‎. Jadi, total nilai proyek ini Rp 60,927 miliar. Pada intinya kami berharap dengan pengawalan TP4D, kegiatannya bisa menjadi lancar tanpa hambatan, bisa tepat waktu sesuai jadwal dan bisa segera difungsikan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.‎

Usai pemaparan, Ketua Sub Tim 4 TP4D Kejati Jateng, Munir, meminta, agar panitia kegiatan membuat seluruh jadwal kegiatan sedetail mungkin, termasuk menampung laporan dan arsip setiap kegiatan, serta rutin berdiskusi dengan TP4D.‎

“Kami minta didokumentasikan dengan lengkap. Kami dari TP4D juga akan sering melakukan supervisi. Semua dilakukan agar kegiatan lancar sesuai payung hukum yang berlaku,” kata Munir. (jks/aro) ‎

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here