Gagal Putus Listrik Pasar Kobong

303
MELAWAN: Para pedagang Pasar Kobong saat menghadang kedatangan petugas Satpol PP dan Polrestabes Semarang, kemarin. (Adityo dwi/jawa pos radar semarang)
MELAWAN: Para pedagang Pasar Kobong saat menghadang kedatangan petugas Satpol PP dan Polrestabes Semarang, kemarin. (Adityo dwi/jawa pos radar semarang)

SEMARANG – Ancaman Dinas Perdagangan Kota Semarang memutus aliran listrik Pasar Rejomulyo Lama atau Pasar Kobong gagal dilakukan. Pasalnya, pihak PLN Kota Semarang menolak permintaan Dinas Perdagangan untuk memutus jaringan listrik di pasar tersebut. Padahal Dinas Perdagangan telah mengerahkan ratusan aparat gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang dan puluhan anggota Polrestabes Semarang untuk mengamankan pemutusan listrik tersebut.

Suasana sempat tegang, karena para pedagang grosir ikan basah siap menghalau kedatangan petugas. Pedagang menyatakan akan melawan apapun konsekuensinya apabila pemutusan listrik nekat dilakukan.  Begitu petugas datang, para pedagang siap-siap menutup akses masuk pasar dengan menggunakan barang-barang bekas seperti tong.

Pedagang juga membentangkan spanduk berisi sejumlah pernyataan penolakan.  Di antaranya bertuliskan: “Bapak Wali Kota Semarang, janji bapak untuk memberi tempat yang layak sangat kami tunggu,” dan “Selamatkan Dinas Perdagangan dan Pemerintah Kota Semarang dari oknum-oknum yang membuat rusak Pemerintah Kota Semarang dan mengadu domba pedagang pasar.”

Ada juga spanduk bertuliskan: “Oom, telolet Oom, Oom tunggu Oom, ada gugatan ke pengadilan soal pasar ini Om, Pak Dhe, Mbok Dhe, tunggu dulu ya!!! Ben kethok, ndi sing bener! Becik ketitik olo ketoro. Sing olo ben diadili Gusti Allah sing moho kuoso.”

“Kami akan pertahankan, kami akan tetap di sini,” kata salah satu pedagang grosir ikan basah, Mujiono, kemarin.

Para pedagang meminta Dinas Perdagangan jangan membenturkan para pedagang dan jasa pasar dengan Wali Kota, DPRD Kota Semarang, Satpol PP dan Polri. “Tolong jangan benturkan kami dengan Wali Kota, DPRD, Satpol PP, dan Polri. Kami hanya meminta hak kami. Kami berhak atas pekerjaan dan tempat kerja yang layak,” ujarnya.

Beruntung, situasi yang memanas itu akhirnya bisa mereda setelah pihak PLN datang di lokasi. Bahkan pihak PLN sendiri mengaku kaget dan merasa tidak mengetahui soal pemutusan jaringan listrik tersebut untuk kepentingan apa. Setelah dilakukan klarifikasi, ternyata jaringan listrik di kawasan tersebut merupakan atasnama masing-masing pedagang. Sehingga Dinas Perdagangan tidak berhak meminta PLN untuk memutus jaringan listrik tersebut.

“Memutus jaringan PLN itu kan harus ada prosedur dan alasannya. Misalnya, karena ada tunggakan rekening yang tidak terbayar. Nah, kalau dalam konteks permintaan Dinas Perdagangan ini kan kasusnya beda, saya sudah klarifikasi dengan klien terkait, ternyata listrik di situ atas nama masing-masing pedagang. Karena itu, hari ini (kemarin) tidak ada pemutusan,” kata Humas PLN Kota Semarang, Sulistyo, kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Dalam masalah ini, lanjut Sulistyo, terjadi miskomunikasi. Sebab, Dinas Perdagangan tidak menjelaskan konteks permintaan pemutusan jaringan listrik di pasar tersebut. “Selama permintaan pemutusan itu bukan berasal dari konsumen atau pelanggan yang berkaitan, maka pihak PLN tidak bisa melakukannya,” tandasnya.

Terkecuali, lanjutnya, pemutusan tersebut untuk keperluan keamanan misalnya tertimpa pohon. Termasuk bangunan akan dibongkar. Maka pihak PLN akan mengamankan aset. “Tujuannya supaya tidak membahayakan keselamatan masyarakat ataupun agar aset tidak rusak. Diputus karena untuk mengamankan. Setelah aman, jaringan listrik dipasang kembali. Kalau masalahnya seperti itu baru bisa dilakukan,” ujarnya.

Diakui, pihak Dinas Perdagangan dalam mengajukan permintaan pemutusan jaringan listrik tidak menjelaskan alasannya kepada pihak PLN. “Hanya minta pemutusan listrik. PLN tidak bisa melakukannya, karena memiliki ikatan jual beli langsung dengan pelanggan. Dalam konteks ini bukan dengan Dinas Perdagangan. Jadi, jika memutus jaringan listrik tanpa alasan yang jelas, kami tidak bisa,” tegasnya.

Menurut Sulistyo, perlu dilakukan koordinasi bersama, baik pihak Dinas Perdagangan, pedagang, dan PLN. “Harus duduk bersama terlebih dahulu, karena hak listrik di situ tercatat milik pedagang. Kalau sudah jelas tidak terpakai oleh pelanggan atau berhenti berlangganan, maka kami siap memutuskan jaringan listrik tersebut. Seharusnya Dinas Perdagangan sepakat dulu dengan pedagang,” ujarnya.

Dikatakan, PLN tidak berani memutus aliran listrik secara sepihak, karena pemohon awal pemasangan listrik adalah para pedagang, bukan dari Dinas Perdagangan.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro Pudyo Martantono, mengatakan, pemutusan jaringan listrik tersebut leading sektornya adalah PLN. “Penyataan yang diterima PLN seperti itu, ya sudah kami sepakat. Tampaknya kami harus menunggu biar ada pembahasan lebih lanjut antara Dinas Perdagangan, PLN dan paguyuban pedagang,” katanya.

Ketua Paguyuban Pedagang Ikan Basah dan Pindang (PPIB) Pasar Rejomulyo Semarang, Mujiburrahman, mengatakan, listrik di Pasar Rejomulyo adalah hak pedagang. Bukan milik Dinas Perdagangan Kota Semarang. “Kami dilindungi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tidak bisa langkah itu dilakukan secara sepihak untuk memutus jaringan listrik di sini,” tegasnya.

Selama ini, kata dia, para pedagang melakukan pembayaran listrik secara rutin sebagai pelanggan PLN. Tidak pernah menunggak . “Sehingga pihak PLN juga tidak dapat melakukan pemutusan, mengingat aliran listrik di Pasar Rejomulyo adalah milik pribadi pedagang bukan dari Dinas Perdagangan,” katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya saat ini telah melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Gugatan tersebut terkait relokasi yang tidak sesuai aturan main. Sehingga menyebabkan pedagang ikan basah dirugikan. “Kami sudah mendaftarkan gugatan di PTUN. Selasa mendatang sudah mulai sidang. Tolong pemerintah, termasuk teman-teman wartawan agar bisa menghargai proses hukum ini. Sampai ada keputusan inkrah dari pengadilan,” katanya.

Pihaknya berharap, gugatan tersebut akan membatalkan kebijakan relokasi yang tidak sesuai aturan tersebut. Sebab, tempat relokasi yang baru tidak layak bagi operasional pedagang grosir ikan basah. “Grosir ikan basah Pasar Rejomulyo ini pasar terbesar kedua di Indonesia setelah Muara Angkai. Kami grosir, kami induk. Nomor dua di Indonesia, dan terbesar di Jawa Tengah. Sehingga tidak layak ditempatkan di situ (bangunan baru),” tandasnya.

Dia menegaskan, jika pemerintah tidak mau mendengarkan aspirasi dan tetap ngotot hendak merelokasi, maka pihaknya menyatakan akan melawan. Bentuk perlawanan itu salah satunya ditempuh melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN Semarang. “Pemerintah harus menghormati upaya tersebut sampai ada keputusan inkrah dari pengadilan,” katanya.

Dinas Perdagangan Kota Semarang sendiri tetap tidak melunak. Bahkan, Dinas Perdagangan menargetkan pengosongan Pasar Kobong pada April mendatang. “Para pedagang ikan basah tidak bersyukur dengan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah dengan dibangunkan pasar baru,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto.

Menurut pandangan dia, selama ini para pedagang justru mencari-cari kesalahan dari pemerintah. Padahal, keluhan dari pedagang sudah diperbaiki seperti lantai yang licin sudah dicor beton. “Kami targetkan April harus sudah dikosongkan, karena akan segera dilakukan pembangunan RTH,” tegasnya.

Sedangkan terkait gugatan hukum, Fajar justru mempersilakan hal itu dilakukan. “Kami akan meminta bantuan hukum dari pengacara negara untuk mengawal proses gugatan tersebut,” katanya. (amu/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here