Hendi Perkuat Komitmen Berantas Korupsi

278
LAWAN KORUPSI: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menandatangani MoU Implementasi Sistem Integritas Lokal Kota Semarang. (Humas Pemkot Semarang for Jawa Pos Rase)
LAWAN KORUPSI: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menandatangani MoU Implementasi Sistem Integritas Lokal Kota Semarang. (Humas Pemkot Semarang for Jawa Pos Rase)

SEMARANG – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi semakin memperkuat komitmennya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal itu ia wujudkan dengan penandatanganan MoU Implementasi Sistem Integritas Lokal bersama Pusat telaah dan informasi regional (Pattiro) dan Transparansi Internasional Indonesia (TII) dengan disaksikan KPK, di Hotel Daffam, Kamis (16/3). Program – program penguatan dalam MoU ini didasarkan pada hasil assesment Sistem Integritas Lokal (SIL) yang dilaksanakan oleh Pattiro Semarang dan TI Indonesia tahun 2016.

Program yang disepakati dalam MoU diantaranya Penguatan sistem Pengendali Gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Pengawasan kinerja birokrasi melalui e-kinerja, Sistem Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Semarang Pro Investasi, Keterbukaan informasi melalui Open Data, Penguatan pengawasan masyarakat melalui Lapor Hendi, dan Akuntabilitas publik dalam sektor Pengadaan Barang dan Jasa.

Direktur Pattiro Semarang, Widi Nugroho menyebutkan bahwa saat ini birokrasi merasa sudah melakukan pelayanan terbaik namun belum melakukan kroscek di masyarakat, apakah pelayanan yang dimaksudkan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau belum. “Pattiro Semarang di sini akan berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev) capaian – capaian program dan melaporkan progres report nya secara langsung kepada wali kota,” ujarnya.

Melalui seminar dan penandatanganan ini pemkot berharap capaian penguatan program pencegahan dan pemberantasan korupsi ini tidak hanya terlaksana dan anggaran terserap namun harus berdampak pada peningkatan pelayanan dengan excellence service dan masyarakat dapat aktif berpartisipasi untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh program yang belum, sedang maupun telah dilaksanakan.

Komisioner KPK, Saut Situmorang, mengatakan bahwa di Kota Semarang terdapat peningkatan secara kualitatif dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Hal itu ditunjukkan dengan telah optimalnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, serta tersedianya website. Selain itu, yang menjadi indikator peningkatan adalah tindak lanjut dari permohonan yang masuk dari masyarakat karena keterbukaan informasi itu harus ada reaksinya,” tuturnya.

Adanya program Lapor Hendi pun dinilai positif oleh Saut Situmorang. Namun dalam memberikan feedback, lanjutnya, harus melalui struktur dan prosedur karena wali kota memiliki staf dan bawahannya. Ia berharap, wali kota dapat mengatur standar operasional secara detail agar mengurangi resiko penyimpangan aturan.

Sementara Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang bertindak sebagai keynote speaker mengungkapkan bahwa dirinya memberikan apresiasi, melalui penandatanganan MoU ini menunjukkan bahwa banyak pihak seperti KPK, Pattiro, dan Transparansi Internasional Indonesia menyatakan siap menjadi bagian dari tim pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Semarang. “Mereka bisa ‘memotret’ apa saja yang kurang terkait pelayanan publik, korupsi, kolusi dan gratifikasi agar menjadi masukan untuk kita,” tuturnya.

Menurutnya, korupsi ini sudah menjadi musuh bersama yang harus ditangani secara bersama-sama pula oleh seluruh komponen masyarakat. “Baik dari birokrasi, sektor swasta, dan masyarakat secara umum harus berkomitmen dalam upaya memerangi korupsi. Saat ini kita memiliki sistem dan aturan untuk ditaati,” imbuh Hendi, sapaan akrabnya. (zal)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here