Blangko Kurang, Pemohon Membeludak

333
ANTRE: Warga Kota Magelang mengambil nomor antrean untuk mendapatkan pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang, kemarin. (PUPUT PUSPITASARI/JAWA POS RADAR KEDU)
ANTRE: Warga Kota Magelang mengambil nomor antrean untuk mendapatkan pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang, kemarin. (PUPUT PUSPITASARI/JAWA POS RADAR KEDU)

MAGELANG–Masih ada 2,5 persen warga Kota Magelang dari 101.078 wajib pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) belum tergarap. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang mengaku kehabisan blangko sejak November 2016 lalu.

Saat ini, cakupan kepemilikan e-KTP mencapai 97,5 persen. “Blangkonya habis, tapi kebutuhan meningkat terus,” kata Kepala Disdukcapil, Hartoko, kemarin, di kantornya.

Kebutuhan itu berdasarkan permintaan masyarakat. Baik umur yang telah mencapai 17 tahun atau KTP pemula, perubahan elemen data, dan perpindahan KTP lama (kertas) ke e-KTP. “Ada juga yang minta ganti, karena masa berlaku e-KTP sampai 2017,” ujarnya.

Selama tidak ada perubahan data, kata Hartoko, masa berlaku akan diperpanjang secara otomatis. Alias berlaku seumur hidup. Kejelasan itu termuat dalam UU No 24 Tahun 2003 perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Bunyinya, Pasal 101 poin C, bahwa e-KTP yang sudah diterbitkan sebelum UU tersebut, ditetapkan berlaku seumur hidup. Kemudian, diperjelas juga surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 471.13/2051/Dukcapil yang diterimanya. “SE itu perihal penerbitan surat keterangan sebagai pengganti e-KTP maupun surat keterangan telah terdata di database,” ujarnya.

Fungsi surat keterangan setara dengan e-KTP. Sejauh ini, pihaknya sudah menerbitkan 4.600 surat keterangan, setelah pemohon melakukan perekaman data. “Tapi sampai saat ini, blangko e-KTP belum dikirim pusat. diperkirakan akhir April mendatang, sekitar 7 juta keping blangko baru akan dibagi ke seluruh kota dan kabupaten di Indonesia,” ujarnya yang hanya mendapat jatah sekitar 3.000 blangko.

Toh, ia mengaku masih kurang, jika jumlah itu dibandingkan dengan pemegang surat keterangan pengganti e-KTP sementara. “Pasti akan kurang lagi,” tandasnya, didampingi Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk, Disdukcapil Kota Magelang, Reta Kumalasari.

Sembari menunggu hingga kebutuhan terpenuhi, kata dia, pelayanan tetap berjalan normal. Baik penerbitan akta kelahiran, pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA), maupun penerbitan surat keterangan e-KTP.

“Meski surat keterangan itu asli, beberapa masyarakat—khususnya dari instansi tertentu, meminta legalisiasi sebagai syarat mengikuti pendaftaran TNI dan Polri. Pengalaman di daerah lain, ada yang memalsukan surat keterangan.”

Pihaknya juga sedang gencar sosialisasi hingga tingkat kelurahan terkait pentingnya memiliki kartu identitas diri. Upaya ini untuk menyukseskan cakupan kepemilikan e-KTP di Kota Magelang. Sekaligus, persiapan menuju pemilihan gubernur. “Agar tercantum dalam daftar pemilihan tetap (DPT) dan bisa menggunakan hak suaranya.” (put/isk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here