Pedagang Tolak Permintaan Dewan

339
MASIH KOSONG: Komisi B DPRD Kota Semarang saat meninjau Pasar Rejomulyo Baru, Selasa (14/3) malam. (AFIATI TSALITSATI / JAWAPOS RADAR SEMARANG)
MASIH KOSONG: Komisi B DPRD Kota Semarang saat meninjau Pasar Rejomulyo Baru, Selasa (14/3) malam. (AFIATI TSALITSATI / JAWAPOS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Polemik pedagang grosir ikan basah Pasar Rejomulyo atau Pasar Kobong kembali memanas setelah ditinjau oleh Komisi B DPRD Kota Semarang, Selasa (14/3) malam. Pasalnya, Komisi B bersikap keras dengan meminta pedagang grosir ikan basah untuk segera pindah ke bangunan Pasar Rejomulyo yang baru. Tentu saja hal ini mendapat reaksi keras dari sejumlah pedagang ikan basah. Para pedagang tetap menolak permintaan tersebut mentah-mentah.

Padahal, beberapa waktu lalu, masalah ini sudah mulai reda setelah pedagang disambangi Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.  Hendi –sapaan akrab wali kota–berusaha bersikap lentur dengan membuka komunikasi untuk mencarikan solusi bagi permasalahan pedagang ikan basah tersebut.

“Kami mendorong pedagang untuk pindah. Dengan pindah, kami bisa melihat kondisi sebenarnya seperti apa?” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto, kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.
Dikatakan Agus, berdasarkan hasil pengecekan di lokasi, bangunan pasar baru tersebut sudah bagus dan layak ditempati. “Tadi malam (kemarin) kami lihat, sebetulnya banyak pedagang sudah mau pindah. Hanya beberapa (pedagang grosir ikan basah) yang tidak mau pindah atau keberatan,” ujarnya.

Menurut dia, sebenarnya para pedagang yang tidak mau pindah hanya karena adanya ketakutan-ketakutan apabila loading  barang tidak lancar, lahan parkir kurang luas, dan seterusnya.  “Jadi, kami dorong masuk dulu lah. Nanti kalau ada kekurangan-kekurangan ya kami bantu pembenahan ke depan. Kalau perlu dianggarkan lagi ya kami dorong untuk dianggarkan lagi di 2018. Atau mungkin anggaran perubahan 2017,” katanya.

Pihaknya mengaku, reaksi pedagang memang terjadi penolakan. Tetapi, kata dia, mereka belum mencoba di bangunan baru, karena belum berjualan di situ.  “Mereka hanya ketakutan rugi dan seterusnya. Kami dorong untuk pindah dulu, itu aja. Memang kami tidak bertemu pedagang secara keseluruhan. Kemarin hanya bertemu pedagang yang merasa keberatan itu. Ya, biasa lah, mungkin karena biasanya berjualan enak, disuruh pindah kan menolak,” tandasnya.

Dia melihat fasilitas dan tempat di bangunan baru telah memadai. Tapi, mengapa pedagang ikan basah ini tidak mau menempati? “Tempatnya luas sekali, sudah bagus. Memang, tempat lama lebih luas dua kali lipat, ketimbang di tempat baru ini. Tapi itu kan bisa disiasati. Misalnya, nanti tempat yang ada ini disiasati dengan ditingkat  atau bagaimana kan bisa. Itu bisa disikapi. Soalnya itu kan dibangun sudah lama, 2015 bisa ditempati,” katanya.

Dia mengaku tak mau masalah ini berlarut-larut. Karena bisa menyebabkan program-program pemerintah tidak bisa berjalan. Sesuai rencana, Pasar Rejomulyo lama akan segera digusur untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dulu, lanjutnya, lokasi bangunan pasar baru sebenarnya sudah dilakukan pembenahan. “Misalnya, lantai yang licin sudah dibenahi agar tidak licin,” ujarnya.

Pernyataan sikap Komisi B tersebut berlawanan dengan pernyataan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang sebelumnya terlebih dahulu menyambangi para pedagang, beberapa waktu lalu.  “Kami cek untuk mencari tahu informasi yang selama ini disampaikan oleh para pedagang bahwa tempat di Pasar Rejomulyo yang baru ini tidak memadai. Kenyataan itu memang saya lihat,” kata Hendi.

Sehingga, lanjutnya, memang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan secara menyeluruh. Mulai dari perbaikan ide gagasan memindah pedagang ikan basah, hingga membuat perencanaan yang lebih matang untuk menampung mereka di tempat baru. Hendi meminta waktu kurang lebih seminggu setelah pertemuan dengan pedagang tersebut. Artinya, ada kemungkinan akan dilakukan pembangunan di tempat lain sebagai solusi alternatif. Sehingga para pedagang grosir ikan basah sementara tetap bisa berjualan di tempat lama. Meski demikian, mengenai rencana pembangunan RTH di lokasi pasar tersebut tetap akan dilakukan.

Hendi menilai, sejauh ini RTH seperti yang direncanakan telah sesuai dengan perda. “Kalau sesuai perda, peruntukannya untuk RTH ya nggak mungkin dijadikan untuk tempat yang peruntukannya lain. Mari kita lihat apakah perencanaan yang sudah dilakukan untuk wilayah kawasan seperti itu sudah sesuai atau tidak,” ujarnya.

Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila di kawasan tersebut bisa dibagi peruntukannya.  “Jadi, bisa juga dalam bayangan saya, RTH di wilayah Pasar Kobong itu kan luasannya 4,5 hektare. Kalau di wilayah perbatasan 4,5 hektare itu masih ada sisa 7.000 meter, kemudian bisa dipakai untuk kegiatan jasa ataupun pasar, ya kenapa tidak? Tapi kalau tidak memungkinkan ya kami pasti tidak berani melanggar itu,” katanya.

Hendi juga menjanjikan akan fokus melakukan koordinasi untuk membicarakan konsep dan persoalan tantangan di Pasar Kobong tersebut. Sehingga ia juga belum bisa memastikan kapan Pasar Rejomulyo lama dibongkar. “Saya kan baru mau koordinasi. Makanya tunggu saja,” tandasnya.

Ketua Paguyuban Pedagang Ikan Basah dan Pindang (PPIB) Pasar Rejomulyo Semarang, Mujiburrahman, mengatakan, prinsipnya para pedagang ikan basah mendukung program pemerintah. Tetapi jangan dipaksa pindah kalau belum dicarikan tempat relokasi yang memadai.

“Terserah mau dicarikan tempat relokasi yang mana, asal memadai sesuai kebutuhan sarana dan prasarana ikan grosir, kami siap. Jadi jangan satu pihak tok. Pemerintah memaksa kami untuk pindah, tapi tidak menyiapkan tempat yang memadai kan sama aja akan membunuh pedagang,” katanya.

Tetapi kalau diminta menempati bangunan pasar baru, pihaknya dengan tegas tetap menolak. “Kami tetap nggak mau. Kalau dipaksakan, tetap kami akan mati, karena tempat baru itu tidak cukup untuk operasional pedagang grosir ikan basah,” ujarnya.

Surat Peringatan

Pihaknya juga tak mengindahkan surat peringatan ketiga yang dikeluarkan pemkot. Ancaman pemkot yang akan memutus aliran listrik PLN di pasar lama juga tidak digubris. Para pedagang tidak mau pindah sebelum tuntutannya dipenuhi. Mereka menilai, bangunan yang disiapkan pemerintah tidak layak digunakan untuk pasar grosir.

“Kita sudah ada surat peringatan ketiga dari Dinas Perdagangan. Isinya untuk segera mengosongkan bagi yang sudah ambil undian. Yang belum ambil, disuruh segera ambil undian. Kita tetap komitmen, tidak akan ambil undian sebelum layak sebagai pasar grosir,”ujar Mujiburrahman.

Ia mengungkapkan, pemerintah memberikan tenggat waktu hingga 17 Maret kepada para pedagang untuk mengosongkan Pasar Kobong Lama, serta membongkar kios masing-masing. “Ada tenggat waktu sampai tanggal 17 Maret. Setelah itu katanya mau diputus listriknya. Oke nggak apa-apa, pemutusan itu kewenangan dari dinas mau rekomendasi ke PLN,” ungkapnya.

Dalam surat peringatan tersebut dikatakan jika pedagang tetap tidak mau pindah, pemkot akan melakukaan pembongkaran paksa dan segala aset yang ada akan dilelang oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang. Namun para pedagang menganggap pemerintah tidak berhak melakukan pembongkaran, karena seluruh aset yang ada merupakan hasil swadaya dari para pedagang.

“Pembongkaran paksa ada, katanya mau dilelang oleh BPKAD. Padahal kita itu swadaya pembangunannya, kenapa harus dilelang? Bangunan itu sejak dulu kita swadaya, jadi pemerintah tidak punya hak untuk melelang,” tegasnya.

Sedangkan untuk status kepemilikan tanah, para pedagang hingga saat ini masih mencari informasi siapa pemilik hak tanah yang saat ini digunakan sebagai Pasar Kobong Lama. “Tanahnya masih kita proses untuk pencarian informasi statusnya bagaimana,” katanya. (amu/mg26/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here