Warga Swakarya Tolak Pengosongan

423
SENGKETA: Warga menunjukkan fotokopi data dan keterangan saksi mengenai lahan yang mereka tempati saat ini. (DHINAR SASONGKO/RADAR SEMARANG)
SENGKETA: Warga menunjukkan fotokopi data dan keterangan saksi mengenai lahan yang mereka tempati saat ini. (DHINAR SASONGKO/RADAR SEMARANG)

SALATIGA– Puluhan warga di Perumahan Swakarya RT 04 RW 01, Kelurahan Tegalrejo, Salatiga menolak adanya perintah pengosongan oleh Detasemen Zeni Bangunan (Denzibang) Korem 073/Makutarama. Warga menilai dan yakin tanah perumahan yang mereka tempati sejak tahun 1975-an itu merupakan tanah bengkok milik Pemkot Salatiga, bukan tanah milik TNI.

“Dari runtutan sejarah dan saksi mata yang ada, tidak ada bukti kepemilikan dari Pemkot, namun tanah yang kami tempati ini bukan tanah milik TNI,” ujar Ketua RT 04 RW 01 Perumahan Berdikari Joko Susilo kepada wartawan, Selasa (14/3).

Dipaparkan dia, warga di Perumahan Swakarya sudah mendapat surat perintah pengosongan sebanyak dua kali, yaitu pada 19 Desember 2016, kemudian surat yang kedua 21 Februari 2017 dengan batas waktu selama dua bulan. Jadi pada Senin, 20 Maret 2017 mendatang merupakan deadline pengosongan.

Joko didampingi sesepuh dan warga lainnya menolak rencana pengosongan itu, sebelum ada keputusan hukum tetap dari pengadilan terkait status tanah. “Bila nanti (TNI) memaksa kami dengan membongkar dan mengevakuasi barang-barang kami, silakan. Namun kami tetap akan menempati tanah yang masih sengketa ini sebelum ada keputusan hukum tetap,” tandas Medi warga lainnya yang merupakan putra purnawirawan yang tinggal di perumahan itu.

Sementara sesepuh warga setempat Kapten (purn) Muzamil menegaskan, warga di perumahan juga melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) setiap tahunnya. “Kami tertib membayar PBB sejak tahun 1995,” kata pria yang berusia 79 tahun itu. Ia menyatakan jika rumah dinas TNI berbeda lokasi dengan rumah yang ditempati mereka saat ini.

Sementara saat dikonfirmasi wartawan secara terpisah, Komandan Denzibang 3/IV Salatiga Letkol (CZI) Darmansyah mengatakan, pihak Korem memberikan waktu kepada para penghuni yang tidak berhak menempati untuk segera pindah. Mekanismenya melalui peringatan kesatu, kedua, dan ketiga.

Dijelaskan dia, yang masih berhak menempati adalah warakawuri (janda TNI) dan purnawirawan. Sementara yang berstatus anak dan cucu tidak diperbolehkan. “Langkah penertiban itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada TNI aktif di jajaran Korem 073/Makutarama yang belum memiliki rumah,” jelasnya kepada wartawan.

Sesuai data, jajaran Korem baik PNS dan prajurit aktif yang masih belum miliki rumah sebanyak 304 PNS/prajurit. “Kita kasihan dengan PNS dan prajurit kita, karena masih banyak yang ngontrak di luar. Maka akan kita pikirkan dalam bentuk tempat tinggal dan itu hak mereka yang masih berdinas,” ujarnya.

Ditambahkan dia, nanti bila sudah diambil alih oleh TNI, ada yang tidak puas maka dipersilakan untuk menempuh jalur hukum. “Ini kita (TNI) meminta haknya, bila nanti ada yang mau menempuh jalur hukum, silakan, kami siap menghadapinya,” jelasnya. (sas/ton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here