Pedagang Upeter Keluhkan Harga Sewa Kios

547
AUDIENSI : Puluhan pedagang dari Upeter saat melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Semarang, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
AUDIENSI : Puluhan pedagang dari Upeter saat melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Semarang, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN-Puluhan pedagang yang tergabung dalam Unit Pedagang Terpadu (Upeter) Alun-Alun Lama Ungaran menyampaikan keluh kesahnya terkait kenaikan harga sewa kios, Selasa (14/3) kemarin. Keluh kesah tersebut disampaikan langsung melalui audiensi terbuka dengan pimpinan DPRD Kabupaten Semarang.

Salah satu anggota dari Upeter, Aris Setiawan, 37, mengatakan jika sejak awal 2017, tarif sewa kios di kawasan itu naik hingga 100 persen. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya, tarif sewa untuk kios ukuran 2 x 3 meter hanya Rp 1,2 juta dan ukuran 3 x 3 harga sewa Rp 2,4 juta pertahunnya. Edaran kenaikan harga sewa tersebut disebar pada Desember 2016 lalu.

“Kini naik sampai 100 persen dan itu memberatkan para pedagang tentunya. Karena besaran pendapatan setiap tahunnya sebagian besar digunakan untuk menyewa kios tersebut,” katanya.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Ungaran selaku pengelola kios memberikan edaran tersebut kepada semua pedagang yang menghuni kios tersebut. Setelah adanya edaran itu, pihak pedagang langsung memprotes LKMK.

Karena penetapan kenaikan harga sewa kios tidak melalui permusyawaratan dengan para pedagang. Sehingga, pedagang merasa dirugikan karena kenaikan harga sewa hanya melalui satu pihak saja. “Seharusnya penetapan harga tarif kios di musyawarahkan terlebih dahulu di musyawarah kelurahan (Muskel) yang dihadiri pihak LKMK dan pedagang,” katanya.

Setelah aksi protes beberapa waktu lalu, akhirnya pihak LKMK menurunkan kembali harga kenaikan sewa. Penurunan dari 100 persen menjadi 60 persen. Namun, penurunan tersebut tetap dinilai masih tinggi bagi penghuni kios. Akhirnya mereka melaporkan hal tersebut kepada pimpinan DPRD Kabupaten Semarang. “Tetapi kami juga keberatan karena kenaikan 60 persen. Namun jumlah itu, menurut kami juga berat, mengingat kondisi ekonomi yang masih sulit,” katanya.

Saat ini ada 40 kios yang ditempati Upeter. 1 kios di antaranya saat ini sudah dikelola Pemkab Semarang. Sedangkan 22 kios sisanya masih dikelola LKMK. “Kami inginnya seluruh kios dikelola oleh Pemkab, tidak terpisah-pisah seperti ini pengelolaannya,” katanya.

Beberapa pedagang lain bahkan mengaku dipersulit oleh pihak LKMK dalam kepengurusan administrasi penempatan kios. Okta Mulyono, 35, misalnya. Ia dipersulit saat hendak meneruskan sewa kios milik almarhum mertuanya. Saat hendak memperpanjang sewa kios tersebut, LKMK memintanya untuk mengikuti lelang karena tingginya peminat yang ingin menyewa kios itu.

“Keluarga kami menyewa dua kios. Satu atas nama suami saya, yakni Mulyono dan satu lagi atas nama ibu mertua saya, Juminten yang sudah meninggal dunia,” ujarnya.

Akhirnya dengan terpaksa ia mengikuti prosedur itu dan mengikuti lelang serta mengajukan penawaran sebesar Rp 25 juta. Namun ia harus gigit jari lantaran besaran harga sewa yang ia tawarkan Rp 25.200.000. “Padahal saat membangun kios, para pedagang termasuk ibu mertua saya ikut urunan,” katanya. Hal tersebut dinilai dirinya tidak adil.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto mengatakan dalam hal ini LKMK telah melakukan pungli (pungutan liar). Pasalnya, aset yang dikelola oleh LKMK tersebut merupakan milik Pemkab Semarang.

“Dari aturan yang ada memang seluruh aset kabupaten dikelola oleh Pemkab bukannya kelurahan. Sehingga, jika LKMK menarik uang sewa itu bisa dibilang Pungli,” kata pria yang akrab disapa BK ini.

Pihak kelurahan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penarikan. “Katagori Pungli ini bisa terjadi apabila LKMK tidak memiliki dasar hukum sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah saat menarik tarif sewa kios,” katanya.

BK menegaskan seluruh aset milik Pemkab wajib dikelola oleh Pemkab sendiri dan tidak bisa dialihkelolakan dalam hal ini oleh kelurahan. “Kami juga akan membuat Pansus (Panitia Khusus) untuk menginventarisasi aset-aset milik Pemkab dan kios-kios di Alun-Alun Lama yang merupakan aset Pemkab,” tegasnya.

BK juga meminta agar Pemkab Semarang melakukan mediasi antara pihak pengelola dengan keluarga Almarhum Juminten. Dimana kios yang sebelumnya ditempati tidak bisa diperpanjang sewanya oleh Mulyono.

“Anaknya almarhum Bu Juminten, Mulyanto juga ikut lelang dan menawar Rp 25 juta tetapi kalah karena ada yang menawar Rp 25.200.000. Saya rasa lelang tertutup ini rekayasa sehingga perlu ditelusuri,” tuturnya.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono mengatakan pihaknya akan membicarakan hal tersebut dengan beberapa pihak. Antaralain para pedagang selaku penyewa dan LKMK selaku pihak yang menetapkan dan menarik tarif sewa kios.

“Masalah terkait para pedagang yang menyewa kios di sekitar Alun-Alun Lama Ungaran akan kami diskusikan lagi dengan pihak terkait,” ujar Sekda yang akrab disapa Soni tersebut. Soni juga membenarkan jika saat ini sejumlah aset milik desa atau kelurahan seperti tanah bengkok, dikelola oleh Pemkab. (ewb/ida)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here