Kota Lama Bebas Kendaraan Berat

Tahap Awal Batasi Tonase

472
SOSIALISASI: Petugas Dinas Perhubungan dan Satlantas Polrestabes Semarang saat melakukan sosialisasi larangan truk berat melintas di Kawasan Kota Lama Semarang. (DIAZ AZMINATUL ABIDIN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SOSIALISASI: Petugas Dinas Perhubungan dan Satlantas Polrestabes Semarang saat melakukan sosialisasi larangan truk berat melintas di Kawasan Kota Lama Semarang. (DIAZ AZMINATUL ABIDIN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG– Kendaraan dengan berat melebihi 3 ton mulai Maret ini dilarang melewati jalanan di kawasan Kota Lama Semarang. Kebijakan ini diambil Pemerintah Kota Semarang dalam rangka revitalisasi Kota Lama yang dipersiapkan sebagai World Heritage Unesco.

Wakil Wali Kota Semarang sekaligus Kepala Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPKKL), Hevearita Gunaryanti Rahayu, menjelaskan, pemerintah masih mengizinkan kendaraan melewati kawasan Kota Lama, namun membatasi tonasenya. “Bukan penutupan ya, tetapi pengurangan tonase. Awalnya pengurangan tonase dulu,” jelas Mbak Ita –sapaan akrab wawali, Selasa (14/3).

Kebijakan pembatasan tonase kendaraan yang melewati jalanan kawasan Kota Lama ini sendiri telah diatur dalam Perda  Nomor 8 Tahun 2003.

“Ini kan implementasi dari Perda. Di dalam Perda nomor 8 tahun 2003 ini kan kendaraan yang masuk ke situ kan 3.000 kg (3 ton), sekarang kalau dump truk, molen dan sebagainya ini yang nantinya mulai ada pembatasan,” tuturnya.

Selanjutnya, setelah pembatasan tonase kendaraan di jalanan kawasan Kota Lama, rencananya kawasan Kota Lama akan steril dari kendaraan bermotor. Kendaraan jenis apapun dilarang melintasi kawasan Kota Lama. “Tahapnya adalah pengurangan dulu, setelah itu nanti mulai dilakukan rekayasa lalu lintas. Maret ini sudah jalan. Saya sudah komunikasi ke Kepala Dishub ini mau jalan,” ucapnya.

Terkait rekayasa lalu lintas setelah penutupan kawasan Kota Lama dari kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang telah menyiapkan jalur lainnya sebagai pengganti jalur yang ditutup. “Pengalihan Dishub sudah ada rekayasa lalu lintasnya,” katanya.

Diakui, rencana kawasan Kota Lama steril dari kendaraan bermotor jenis apapun boleh dibilang molor dari jadwal. Molornya kebijakan tersebut salah satunya disebabkan adanya perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Sehingga baru saya komunikasikan ke Kepala Dishub beberapa waktu lalu. Kondisinya diperlukan bertahap, mulai dari pembatasan tonase, mempersiapkan kantong-kantong parkir, baru bisa dilakukan rekayasa lalulintas,” bebernya.

Kemarin (14/3), petugas Dishub Kota Semarang dan Satlantas Polrestabes Semarang mulai melakukan sosialisasi kepada sopir truk di Jalan Letjend Soeprapto terkait larangan melintas di Kawasan Kota Lama Semarang.  Petugas menghentikan setiap truk yang melintas baik dari arah Jalan Raden Patah ataupun Jalan Cenderawasih. Sopir truk diberi peringatan secara lisan terkait larangan tersebut.

Salah satu koordinator lapangan Dishub, Antonius, mengatakan, sosialisasi ini dilakukan terkait penerapan Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 pasal 18 ayat 3 yang menetapkan beberapa titik di Kawasan Kota Lama sebagai jalur khusus pejalan kaki (area pedestrian). Perda ini menyebut sepanjang Jalan Garuda dan ruang terbuka di Jalan Garuda, Taman Srigunting, dan Jalan Kepodang sebagai jalur khusus pejalan kaki.

Sementara ayat 5 menetapkan jalan tembus yang berada di Jalan Letjen Soeprapto ke arah Jalan Cendrawasih dan jalur tembus Jalan Kepodang ke arah kantor Satlantas Semarang yang menempati kepimilikan pribadi dipertahankan sebagai jalur khusus pejalan kaki yang dilengkapi dengan pengaman dan desain kontekstual.

“Saat ini, masih sosialisasi terkait aturan Kawasan Kota Lama sebagai jalur khusus pejalan kaki. Sebetulnya sudah ada satu rambu terpasang di perempatan yang masuk Jalan Letjend Soeprapto dari Jalan Raden Patah,” ujarnya.

Intinya, lanjut dia,  semua kendaraan barang muatan sumbu berat (MSB) di atas 3 ton tidak boleh melintas.  Sementara kendaraan dengan MSB di bawah 3 ton seperti pikap masih boleh melintas.

Dishub mengimbau kepada sopir truk agar memberitahukan larangan melintas kepada pengendara truk yang lain. Ke depan, bila masih ada truk yang melintas, Dishub akan melakukan penindakan langsung.

Pantauan Jawa Pos Radar Semarang, dalam sosialisasi kemarin segala jenis truk lebih banyak melintas dari Jalan Cendrawasih baik yang dari arah Bubakan atau Stasiun Tawang. Karena itu Dishub berencana memasang dua rambu-rambu peringatan dilarang melintas untuk truk MSB di atas 3 ton di Jalan Cendrawasih.

Untuk sementara ini, Dishub merencanakan pengalihan jalur untuk truk dari Jalan Cendrawasih ke Jalan Ronggowarsito. “Rambu larangan melintas sudah terpasang satu di perempatan masuk Jalan Letjend Soeprapto. Rencana dipasang dua rambu lagi, yakni di Jalan Cendrawasih dengan pertimbangan karena masuk jalur ekonomi pengusaha di kawasan ini,” bebernya.

Dalam waktu dekat, petugas Dishub juga akan sosialisasi aturan perda ini kepada pengusaha yang ada di Kawasan Kota Lama.  Mengingat banyak pemilik toko yang menggunakan jalur di Kawasan Kota Lama sebagai distribusi perekonomian, sehingga mendapat solusi yang tepat.

Salah satu wisatawan di Kota Lama, Dewi  Ekowati, 23,  mengaku setuju kalau kawasan Kota Lama dijadikan kawasan pejalan kaki. Sehingga kawasan tersebut benar-benar steril dari asap kendaraan. “Kalau banyak mobil yang melintas, juga tidak kondusif bagi pengunjung,” katanya.

Namun demikian, dia berharap, pemerintah sebelum memberlakukan aturan penutupan kawasan Kota Lama bagi kendaraan, harus menyediakan lahan parkir di beberapa titik. “Lahan parkir itu harus dipikirkan dulu. Termasuk jika sudah ada lahan parkir, pemerintah juga harus sosialisasi, di titik mana saja tempat parkir bagi pengunjung. Jangan sampai pengunjung malah bingung. Kalau perlu ada gambar petunjuk berupa peta yang besar,” ujarnya. (mg30/amu/aro)

 

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here