Ajak Masyarakat Melek Hukum

299

SEMARANG – Kasus korupsi E KTP yang menyebut keterlibatan nama-nama besar seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo harus disikapi dengan bijaksana. Karena ini berkaitan dengan ranah hukum, masyarakat harus bisa melek hukum agar bisa memahami kasus tersebut secara jelas.

Perhimpunan Advokat indonesia (Peradi) Kota Semarang meminta masyarakat tidak asal menuduh dan harus faham. Karena belum tentu nama-nama yang disebut dalam dakwaan KPK itu jadi tersangka kasus korupsi E KTP. “Kami ingin mengajak masyarakat agar bisa melek hukum. Agar tidak ada kekacauan penegakan hukum di Indonesia,” kata Wakil Sekretaris DPC Peradi Semarang Sunarto.

Ia mengaku akan ikut terlibat langsung untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Peradi Semarang bahkan sudah menggandeng Fakultas Hukum Undip untuk mengadakan seminar terbuka terkait kasus dugaan korupsi E KTP. Pihaknya ingin agar masyarakat bisa lebih cerdas dalam menyikapi kasus dugaan korupsi E KTP yang sempat menyebut Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.  “Masyarakat Jateng pasti risau karena pimpinanya disebut-sebut. Jadi nanti diharapkan bisa mendapatkan jawaban dari kegiatan tersebut,” tambah Kandidat Ketua Peradi Semarang periode 2017- 2022 tersebut.

Kegiatan seminar dilaksakan dengan menggandeng Fakultas Hukum Undip Kamis (30/3) mendatang. Prof Nyoman Serikat Putrajaya (guru besar FH Undip); Wakil Sekretaris DPC Peradi Semarang Sunarto sertadan Ganjar Pranowo akan menjadi pembicara langsung. “Sebagai advokat kami ingin memperjuangkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi masyarakat harus bisa melek hukum,” ujarnya.

Dekan Fakultas Hukum Undip, Benny Riyanto mengatakan, Peradi Semarang memang mengajak kerjasama untuk diskusi panel dalam rangka membuka wawasan hukum bagi masyarakat. Pihaknya menegaskan, sepanjang masih dalam koridor akademis akan difasilitasi. (fth/zal)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here