Pemprov Sederhanakan Perizinan Usaha

266
PRO INVESTASI : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Prasetyo Aribowo saat memberikan pengantar dalam Rakor PTSP belum lama ini.
PRO INVESTASI : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Prasetyo Aribowo saat memberikan pengantar dalam Rakor PTSP belum lama ini.

SEMARANG – Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota menggagas rencana aksi penyederhanaan perizinan usaha. Hal tersebut dilakukan guna mengatasi sistem tata kelola pemerintahan yang berpotensi tindak pidana korupsi (tipikor).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Prasetyo Aribowo mengatakan setelah diinventarisir, banyak permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha di lapangan. Diantaranya regulasi yang tumpang tindih dan saling mengunci. “Kami bersama penyelenggara PTSP seluruh Jateng berupaya untuk mengkaji, menggabung, dan memangkas izin–izin yang menyulitkan pelaku usaha,” katanya dalam Rakor PTSP yang digelar di sebuah hotel di Solo, belum lama ini.

Dia menambahkan, pada intinya DPMPTSP baik provinsi maupun kabupaten/kota harus senantiasa meningkatkan pelayanan perizinan dengan cepat, mudah, murah, dan transparan dengan terus mengupayakan penyederhanaan perizinan. “Ini sesuai perintah Presiden Jokowi yang menegaskan pentingnya kemudahan berusaha bagi para investor,” tandasnya.

Presiden menginginkan pelayanan perizinan harus mengedepankan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar iklim investasi menjadi kompetitif. Selain itu, ditekankan adanya integrasi dan standarisasi izin. Hasil pertemuan tersebut diharapkan membuahkan sebuah konsep kepada pemerintah pusat tentang penyederhanaan perizinan di bidang investasi.

Hal yang mengemuka dari peserta rakor adalah hanya satu dokumen tentang Amdal dan Andallalin yang diintegrasikan untuk persyaratan kegiatan usaha.

Pakar Hukum Lingkungan dari Unisulla, Rahmat Bowo menyampaikan beberapa solusi pengintegrasian kedua dokumen tersebut. Sedangkan untuk izin HO ditegaskan oleh Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit, bahwa tidak ada perpanjangan atau registrasi untuk izin gangguan/HO. (ric)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here