Pemkab Didesak Tutup 19 Super Market Tak Berizin

3700
DESAK PEMKAB : Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan saat berkunjung ke Perindagkop dan UMKM menyatakan desakannya agar Pemkab Pekalongan segera menutup toko modern tak berizin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DESAK PEMKAB : Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan saat berkunjung ke Perindagkop dan UMKM menyatakan desakannya agar Pemkab Pekalongan segera menutup toko modern tak berizin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN–DPRD Kabupaten Pekalongan melalui Komisi A, mendesak Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan untuk menutup puluhan super market yang tersebar di Kabupaten Pekalongan. Terutama yang tidak memiliki izin operasional dan merugikan pedagag kecil.

Hal itu disampaikan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM, Kabupaten Pekalongan, Senin (13/3) kemarin. Diketahui, dari 50 super market yang operasional, 19 di antaranya tidak memiliki izin operasional. Bahkan 4 di antaranya ditentang oleh masyarakat sekitar, karena tidak meminta izin lingkungan sekitar.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Endang Suwarningsih, mengatakan bahwa pihaknya mendesak Pemkab Pekalongan, dalam hal ini Disperindagkop dan UMKM, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan dinas terkait untuk bertindak tegas dengan menutup toko modern yang tidak memiliki izin tersebut.

Dengan maraknya super market di Kabupaten Pekalongan, katanya, bukan hanya merugikan pedagang kecil yang kini banyak gulung tikar, namun juga tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke Pemkab. “Kami minta dinas mengambil langkah tegas, bagi super market yang tidak berizin. Kalau tidak mematuhi aturan, tutup saja dan jangan tebang pilih,” kata Endang.

Endang juga menegaskan bahwa Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Pekalongan, harus berpihak dan melindungi pedagang kecil, bukannya pasang badan terhadap super market yang tidak berizin tersebut. Selain itu, Disperindagkop dan UMKM juga harus transparan dan berani mengambil tindakan tegas, bukan berdiam diri. “Jangan tanggung-tanggung, demi mempertahankan pasar tradisional. Toko modern yang tak berizin harus ditutup. Tunjukkan bahwa dinas mendukung ekonomi rakyat,” tegas Endang.

Kepala Dinperindagkop Kabupaten Pekalongan, Teguh Isdaryanto, menjelaskan bahwa di Kabupaten Pekalongan terdapat 39 toko modern berjejaring dan sekitar 50 toko modern non jejaring. Adapun dari 39 toko berjejaring, 30 di antaranya Indomaret dan 9 Alfamart.

Menurutnya dari jumlah 39 toko berjejaring, yang sudah mengantongi izin ada 20 toko, terdiri dari 16 Indomaret dan 4 Alfamart. Sedangkan 19 lainnya, belum mengantongi izin, yakni 14 Indomaret dan 5 Alfamart. “Kalau sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2015, tentang Perubahan Perda Nomor 1 tahun 2014, paling lambat September 2018, semua harus menyesuaikan perda yang ada,” katanya.

Dalam upaya penertiban keberadaan toko modern, katanya, Dinperidagkop dan UMKM sudah memberikan peringatan. “Wewenang kami hanya memberikan pembinaan dan peringatan. Untuk eksekusi ada di Satpol PP,” tandas Teguh Isdaryanto.

Sementara itu, Kabid Penegak Perda Satpol PP dan Damkar, Kabupaten Pekalongan Kusbiyanto mengatakan bahwa Satpol PP siap menjalankan tugas, melakukan eksekusi toko modern yang tidak memiliki izin. Namun demikian, pihaknya belum menerima koordinasi dari Disperindagkop dan UMKM, sehingga belum melakukan tindakan tegas.

Menurutnya, selama ini Satpol PP sudah mendata dan mendatangi lokasi super market yang tidak berizin tersebut. Namun baru sebatas pendataan dan melihat kondisi super market yang tidak berizin tersebut. “Kami sudah turun ke lokasi melakukan pendataan, guna mengetahui mana saja yang tak berizin. Kami juga siap menjalankan tugas dan tinggal menunggu rekomendasi dari Dinperindagkop dan UMKM. Sebab dalam menutup toko tak berizin, harus melalui tahapan dan proses,” kata Kusbiyanto. (thd/ida)

 

 

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here