Dampak Administrasi Pemprov Jateng Kacau

282

BANYAKNYA Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jateng yang belum mendapatkan gaji menjadi perhatian publik. Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, M. Yulianto menilai, hal itu terjadi karena kekacauan administrasi di internal Pemprov Jateng. Semua itu dampak dari adanya penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. ”Ini kekacauan administrasi, sehingga banyak ASN yang belum menerima gaji,” katanya, kemarin.

Ia mencontohkan, penghapusan Balai Pengelola Hutan (BPH) dan penggabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jateng membuat ASN terkatung-katung dan banyak yang tidak mendapatkan  posisi jabatan (non-job). Di sisi lain ternyata pegawainya belum mendapatkan gaji dan masih harus menjaga kantor Sat Bakorwil meski sudah tidak ada anggaran operasional. Harusnya, kondisi tersebut tidak terjadi, mengingat sejak awal ASN sudah berada di bawah Pemprov Jateng. ”Kan tinggal memindah saja ke SKPD terkait. Kenapa sampai tiga bulan tidak selesai, itu masalahnya,” ujarnya.

Adanya penataan OPD baru, kata dia, memang berdampak langsung terhadap seluruh SKPD Pemprov Jateng. Sebab, ada sebagian yang dimerger dan ada sebagian yang dihapus. Agar semua berjalan bagus, harus dibarengi dengan tertib administrasi kepegawaian. Harusnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jateng lebih aktif dan cekatan agar tidak ada masalah dalam penataan OPD.

”Bagaimanapun gaji ASN harus diberikan. Mereka sudah bekerja dan anggaran sudah ada. Jangan tidak diberi, hanya gara-gara masalah administrasi,” tambahnya.

Pemprov harusnya bisa bekerja lebih cepat agar ketertiban administrasi tidak mengorbankan hak ASN di Jateng. Perbaikan internal menjadi sangat prioritas mengingat ini menyangkut kepentingan masyarakat Jateng. ”ASN bekerja untuk pelayanan masyarakat, jadi gaji dan hak mereka harus diberikan. Agar pelayanan bisa lebih maksimal,” tambahnya.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Achsin Ma’ruf mengaku prihatin dengan adanya ASN di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Pemprov Jateng yang belum mendapatkan gaji. Masalah itu harus segera diselesaikan mengingat mereka sudah bekerja dan merupakan pegawai di Pemprov Jateng. Meskipun memang untuk anggaran operasional tidak ada, mengingat Balai Pengelola Hutan (BPH) sudah dihapus. ”Masalah ini harus secepatnya diselesaikan, karena itu hak mereka,” katanya.

Terkait dengan banyaknya pegawai yang tidak mendapatkan job harus benar-benar mendapatkan perhatian serius. Pemprov harus menghitung kebutuhan pejabat yang dibutuhkan. Kinerja dan prestasi yang didapatkan ASN juga harus menjadi pertimbangan. ”Jangan asal menghilangkan, apalagi banyak yang sudah meniti karir dari bawah dan membutuhkan waktu lama,” tambahnya. (fth/ida/ce1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here