Bukti Administrasi Pemprov Jateng Kacau

Terkait 861 ASN Tiga Bulan Belum Gajian

560

SEMARANG – Penataan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng, imbas penerapan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinilai sebagai ironi. Apalagi, menyisakan masalah 154 pejabat eselon III dan IV terpaksa non-job dan 707 PNS yang bertugas di sembilan Balai Pengelola Hutan (BPH) menganggur karena tak ada anggaran kegiatan yang dialokasikan dari APBD 2017. Lebih tragis lagi, 861 Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah 3 bulan tak digaji.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, M. Yulianto menilai, hal itu terjadi karena kekacauan administrasi di internal Pemprov Jateng. Semua itu dampak dari adanya penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. ”Ini kekacauan administrasi, sehingga banyak ASN yang belum menerima gaji,” katanya, kemarin.

Ia mencontohkan, penghapusan Balai Pengelola Hutan (BPH) dan penggabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jateng membuat ASN terkatung-katung dan banyak yang tidak mendapatkan posisi jabatan (non-job). Di sisi lain ternyata pegawainya belum mendapatkan gaji dan masih harus menjaga kantor Sat Bakorwil meski sudah tidak ada anggaran operasional. Harusnya, kondisi tersebut tidak terjadi, mengingat sejak awal ASN sudah berada di bawah Pemprov Jateng. ”Kan tinggal memindah saja ke SKPD terkait. Kenapa sampai tiga bulan tidak selesai, itu masalahnya,” ujarnya.

Adanya penataan OPD baru, kata dia, memang berdampak langsung terhadap seluruh SKPD Pemprov Jateng. Sebab, ada sebagian yang dimerger dan ada sebagian yang dihapus. Agar semua berjalan bagus, harus dibarengi dengan tertib administrasi kepegawaian. Harusnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jateng lebih aktif dan cekatan agar tidak ada masalah dalam penataan OPD.

”Bagaimanapun gaji ASN harus diberikan. Mereka sudah bekerja dan anggaran sudah ada. Jangan tidak diberi, hanya gara-gara masalah administrasi,” tambahnya.

Pemprov harusnya bisa bekerja lebih cepat agar ketertiban administrasi tidak mengorbankan hak ASN di Jateng. Perbaikan internal menjadi sangat prioritas mengingat ini menyangkut kepentingan masyarakat Jateng. ”ASN bekerja untuk pelayanan masyarakat, jadi gaji dan hak mereka harus diberikan. Agar pelayanan bisa lebih maksimal,” tambahnya.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Achsin Ma’ruf mengaku prihatin dengan adanya ASN di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Pemprov Jateng yang belum mendapatkan gaji. Masalah itu harus segera diselesaikan mengingat mereka sudah bekerja dan merupakan pegawai di Pemprov Jateng. Meskipun memang untuk anggaran operasional tidak ada, mengingat Balai Pengelola Hutan (BPH) sudah dihapus. ”Masalah ini harus secepatnya diselesaikan, karena itu hak mereka,” katanya.

Terkait dengan banyaknya pegawai yang tidak mendapatkan job harus benar-benar mendapatkan perhatian serius. Pemprov harus menghitung kebutuhan pejabat yang dibutuhkan. Kinerja dan prestasi yang didapatkan ASN juga harus menjadi pertimbangan. ”Jangan asal menghilangkan, apalagi banyak yang sudah meniti karir dari bawah dan membutuhkan waktu lama,” tambahnya.

Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Jateng, Sugeng Riyanto memastikan 861 PNS yang bertugas di 9 Balai Pengelola Hutan (BPH), tidak makan gaji buta. Menurutnya, program mereka tidak mendapatkan anggaran dari APBD 2017, tapi masih bisa bekerja dengan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) yang melekat pada gaji masing-masing penyuluh.

”Mereka itu kan penyuluh limpahan dari pemkab/pemkot. Jadi sudah mendapatkan anggaran BOP yang melekat di gaji. Dan kegiatan penyuluh tidak butuh anggaran yang besar. Masih bisa ditutup dengan BOP,” tegasnya.

Menurutnya, kegiatan yang menjadi rangkaian program konservasi dan penanganan lahan kritis hutan di Jateng tidak boleh macet. Dia mengakui, sudah dilapori tidak ada anggaran kegiatan pada 3 Januari lalu.

”Bisanya hanya menyilangkan anggaran (dari Bidang Lingkungan Hidup ke Kehutanan, Red). Tapi itu sungguh berat. Biaya operasional kantor seperti rekening listrik hingga telepon kantor,” ucapnya.

Terkait gaji tidak ada masalah. Menurutnya, yang krusial adalah gaji Januari yang hingga saat ini belum cair. Hal itu dikarenakan akibat alih kewenangan yang butuh proses administrasi. ”Kalau gaji bulan Februari dan Maret malah sudah cair,” cetusnya.

Sementara Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), lanjut Sugeng, masih menunggu Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dari Pemprov Jateng. SKP ini sebagai dasar pemberian TPP. Namun, keluarnya SKP tidak serta-merta TPP akan cair, tapi menunggu dua bulan berikutnya.

”Saya minta tak ada cap makan gaji buta pada mereka, karena mereka memenuhi aturan undang-undang. Untuk penyuluh kehutanan yang tugasnya jauh, sementara kami minta absen di kantor kecamatan,” tandasnya.

Sementara itu, kasus tersebut mencuat saat rapat kerja Komisi B DPRD Jateng dengan Dinas LHK, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Keuangan, dan beberapa PNS limpahan dari kabupaten/kota, Senin (6/3) lalu. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari Biro Keuangan, Apun mengatakan tidak adanya anggaran dimulai sejak penyusunan RAPBD 2017. Anggaran ditetapkan, sementara Pergub tentang OPD belum ada. Sehingga memang ada kemungkinan ada kegiatan atau unit kerja yang tidak memperoleh anggaran.

”Untuk belanja tidak langsung sudah di-back up Rp 170 miliar. Tapi untuk belanja langsung tidak ada pembahasan di komisi atau banggar, maka tidak bisa memasukkan anggaran,” katanya.

Kepala BKD Jateng, Arief Irwanto mengatakan persiapan penerapan UU 23/2014 tersebut sangat mepet. Sehingga mengalami kendala ketersediaan anggaran dan penataan SDM. Dikatakannya, BKD bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk melakukan assessment, promosi, mutasi secara terukur.

Namun statemen Arief berkebalikan dengan pernyataan Koordinator BPH Banyumas, Welas Dwi Yuniarto. Dia merasa kecewa dengan sikap pemprov atas menggabung Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Kehutanan. Pengisian pejabat eselon III di Dinas LHK dinilai tidak melalui seleksi sebagaimana aturan dari BKN. ”Jika ada dua pejabat untuk mengisi satu jabatan, maka diseleksi. Tapi kenyataannya tak ada tes. Yang jadi pertanyaan, saat kami tak dapat jabatan tapi ada pejabat asli pemprov yang promosi,” katanya.

Sedangkan Kepala Bidang Administrasi dan Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Temanggung, M. Zar’an menuturkan bahwa ada 25 ASN Temanggung yang dulu bertugas di Distanbunhut (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan) Kabupaten Temanggung, kini menjadi kewenangan Pemprov Jateng.

Total keseluruhan PNS Temanggung yang kini menjadi kewenangan Pemprov Jateng ada 31, dengan rincian 25 PNS masuk di Dinas Kehutanan, 4 PNS Pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertrasduk) dan 2 PNS di Dinas Perhubungan.

”Sejak turunnya SK Gubernur Jateng yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota per tanggal 18 Januari 2017, mereka sudah tidak lagi ngantor di lingkungan Pemkab Temanggung,” ucap Zar’an di kantornya, kemarin.

Lanjut Zar’an, mereka saat ini mengantor di eks kantor Bakorwil II Magelang. Terkait posisi masing-masing PNS di mana, ia tidak tahu persis. ”Informasi yang saya peroleh, PNS eselon III dan IV, pejabat strukural, yang dulu menjabat kepala bidang (Kabid), kepala sub bidang (Kasubbid) kini tidak dapat job atau non-job,” ungkapnya. (fth/amh/san/ida/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here