12.208 Warga Belum Rekam Data

365

UNGARAN – Belasan ribu warga Kabupaten Semarang masih belum melakukan rekam data KTP Elektronik (E-KTP). Dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) saat ini masih ada 12.208 wajib E-KTP yang belum melakukan rekam data.

“Jumlah tersebut hanya 1,1 persen dari jumlah wajib E-KTP di Kabupaten Semarang. Belum melakukan perekaman bukan karena adanya keterlambatan blangko,” ujar Sekretaris Dispendukcapil Kabupaten Semarang, Rudi Susanto, Minggu (12/3).

Dijelaskan Rudi, saat ini jumlah warga Kabupaten Semarang yang wajib ber E-KTP sebanyak 750.699. Sedangkan jumlah warga yang sudah melakukan rekam data sebanyak 738.491. “Yang sudah rekam data prosentasenya sebanyak 98 persen. Jumlah,” katanya.

Meski prsentasi warga yang belum melakukan rekam data kecil, namun pihaknya tetap mengimbau kepada warga yang tersebar di 19 kecamatan tersebut untuk segera melakukan kepengurusan E-KTP.

Keterlambatan blangko E-KTP seharusnya tidak menjadi alasan atau kendala masyarakat dalam melakukan rekam data. Pihak Disdukcapil sendiri saat ini masih menanti kedatangan blangko E-KTP yang dijadwalkan akan tiba pada Maret 2017. Surat Keterangan yang diberikan oleh Disdukcapil sebagai pengganti sementara E-KTP memiliki fungsi yang sama.

“Warga wajib memiliki E-KTP untuk melakukan proses administrasi di segala bidang. Misalnya petani atau pedagang ingin mendapatkan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) maka wajib memiliki E-KTP,” ujarnya.

Surat Keterangan sebagai pengganti E-KTP sementara diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan segala kepengurusan yang berhubungan dengan status kependudukan. “Ada 52.460 warga yang sementara ini memakai surat keterangan sebagai pengganti E-KTP sampai blangko untuk mencetak E-KTP tersedia kembali,” ujarnya.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Semarang, Budi Kristiono mengatakan pelayanan E-KTP harus terus berjalan. Meski saat ini santer pemberitaan kasus korupsi terkait E-KTP, namun untuk urusan administrasi tetap harus berjalan.

Diakui Budi, kelangkaan blangko E-KTP terjadi sejak Oktober 2016. Sehingga, untuk mengantisipasi keperluan kepengurusan administrasi yang memerlukan surat kependudukan, pemerintah mengeluarkan surat keterangan sebagai solusi.

“Seluruh daerah di Indonesia blangko habis tidak hanya Kabupaten Semarang saja. Surat keterangan sebagai pengganti E-KTP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan E-KTP,” katanya. Surat keterangan dapat diterima oleh masyarakat jika sudah melakukan rekam data di masing-masing kantor kecamatan maupun di kantor Dispendukcapil. (ewb/zal)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here