Bupati Jamin, Panen Padi Rakyat Dibeli Pemkab

754
SOSIALISASI PUPUK : Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, saat menyampaikan sambutan dalam acara sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi, di Aula Sekda Pekalongan, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SOSIALISASI PUPUK : Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, saat menyampaikan sambutan dalam acara sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi, di Aula Sekda Pekalongan, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, menjamin akan membeli semua hasil panen padi yang dihasilkan para petani di Kabupaten Pekalongan. Menyusul jatuhnya harga gabah kering pada setiap panen raya di Kabupaten Pekalongan, yang berdampak pada meruginya petani di beberapa daerah penghasil padi.

“Padi milik para petani selama ini dibeli murah oleh para tengkulak dari Kabupaten Demak, Boyolali dan Semarang, yang sudah menjadi langganan pembeli dari beberapa petani, khususnya petani dari Kecamatan Kesesi, Bojong dan Kajen,” kata Bupati Asip, saat membuka acara sosialisasi mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi melalui SINPI, di Aula Setda Pemda Kabupaten Pekalongan, Jumat (10/3) kemarin.

Dalam acara yang dihadiri oleh puluhan kelompok tani dan agen pupuk di Kabupaten Pekalongan, Bupati Asip mengungkapkan bahwa selama ini, setiap kali menjelang musim tanam, pupuk bersubsidi sulit ditemukan. Padahal pupuk sangat dibutuhkan petani. Kalaupun ada, harga pupuk menjadi mahal karena bukan pupuk bersubsidi.

“Sulitnya pupuk bersubsidi ditemukan, karena pupuk bersubsidi bukan saja dibeli oleh petani padi, tapi oleh petani pohon sengon. Bahkan pupuk bersubsidi juga dibeli oleh pengusaha konveksi jins, untuk membantu pewarna pada kain. Sehingga pupuk bersubsidi ini sulit ditemui, ketika musim tanam tiba,” ungkap Bupati Asip.

Bupati juga mengatakan untuk membantu petani, agar tidak selalu dirugikan, Pemkab Pekalongan akan menyalurkan Kartu Tani. Dimana, pada Kartu Tani tersebut, hanya dimiliki oleh warga yang benar-benar berpofesi sebagai petani. Sehingga pupuk bersubsidi tersebut penggunaannya tepat dan sesuai tujuan dari pemerintah.

Saat ini, katanya, Pemkab sudah melakukan pendataan secara akurat terhadap warga yang berprofesi sebagai petani yang sebenarnya. Karena selama ini, data yang ada, tidak sesuai dengan data di lapangan. “Kartu Tani hanya dimiliki oleh mereka yang berprofesi sebagai petani, bukan pengusaha konveksi atau pedagang. Sehingga sekarang tidak ada lagi, pupuk bersubsidi sulit ditemukan saat menjelang musim tanam,” kata Bupati Asip.

Bupati Asip juga menegaskan bahwa panen raya padi tahun 2017, Pemkab akan membeli semua padi yang dihasilkan oleh petani dari Kabupaten Pekalongan. Kemudian padi dari petani tersebut akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dijual kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Menurutnya untuk tahap awal ini, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Pekalongan, wajib membeli beras dari padi yang dihasilkan petani Kabupaten Pekalongan dan penjualannya akan dikelola oleh BUMD. “Setelah kebutuhan beras di Kabupaten Pekalongan terpenuhi, maka padi yang masih ada boleh dijual ke kabupaten atau kota lain. Dari situlah, kami bisa mengetahui bahwa Kabupaten Pekalongan mengalami surplus padi,” tegas Bupati Asip. (thd/ida)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here