Jumlah Pengaduan PKY Jateng Naik 29 Laporan

250
SEMAKIN DIKENAL: Koordinator PKY Jateng, Feri Fernandes, bersama tiga anggota lainnya. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SEMAKIN DIKENAL: Koordinator PKY Jateng, Feri Fernandes, bersama tiga anggota lainnya. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Jumlah pengaduan maupun konsultasi di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah (PKY) Jawa Tengah mengalami peningkatan signifikan. Pada 2015, tercatat 30 konsultasi dan laporan masyarakat. Sedangkan pada 2016 meningkat menjadi 59 laporan. Untuk jenis perkaranya, perdata sebanyak 24 perkara, pidana 18 perkara, Tata Usaha Negara (TUN) 10 perkara, agama 3 perkara, Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) 2 perkara, serta niaga 2 perkara.

”Jumlah pengaduan meningkat salah satunya karena gencarnya sosialisasi tentang keberadaan PKY Jateng. Ini membuktikan masyarakat semakin mengenal dan mengetahui keberadaan tugas dan fungsi PKY Jateng,” kata Asisten Bagian Penerimaan Laporan Masyarakat PKY Jateng, Artha Ully, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (9/3).

Koordinator PKY Jateng, Feri Fernandes, menambahkan, selama persidangan 2016, pihaknya sudah menerima 14 permohonan pemantauan dari masyarakat dan 1 pemantauan inisiatif mandiri. Adapun rincian permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkaranya terdiri atas perdata 6 perkara, pidana 4 perkara, TUN 2 perkara, praperadilan 2 perkara, serta PHI 1 perkara.

”Untuk agenda sidang, ada 42 perkara yang kita pantau. Namun ini menurun dibanding tahun 2015 sebanyak 67 perkara. Hal ini terjadi karena adanya pemotongan anggaran yang dilakukan KY pusat, sehingga berdampak terhadap sejumlah kegiatan pemantauan,” bebernya.

Dia menyatakan, dari 15 permohonan, hanya bisa melakukan 7 pemantauan, sedang 8 lainnya tidak dapat dilakukan, karena perkaranya tidak terdapat dugaan pelanggaran kode etik hakim, sehingga bukan wewenang lembaganya.

Pihaknya mengaku telah melakukan pemetaan badan peradilan di Semarang, Sragen, Purwodadi, Purwokerto, Cilacap, Kudus, dan Pati. Juga kegiatan anatomi badan peradilan di Semarang, Wonogiri, Rembang, Salatiga, dan Demak yang bertujuan memotret realita dan kondisi sebenarnya badan peradilan yang ada di Jateng, terutama mengenai fasilitas yang dibutuhkan para hakim.

”Setiap tahun kami juga menyelenggarakan program magang untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Dalam program tersebut, para mahasiswa akan dibekali pengetahuan dan praktik tentang tugas dan fungsi KY. Kami mempersilakan kampus lain untuk mengajukan,” katanya. (jks/aro/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here