Ganjar Bersikeras Tak Menerima ’Uang Panas’

Dugaan Korupsi Proyek E-KTP

150
Ganjar Pranowo (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ganjar Pranowo (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Nama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, disebut bersama sejumlah tokoh besar lain dalam dakwaan jaksa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Menanggapi hal itu, Ganjar menilai dakwaan tersebut hanya berdasar keterangan pihak-pihak yang masih harus dibuktikan. Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini bersikeras menyakinkan bahwa dirinya tidak menerima ’uang panas’ tersebut.

Ganjar justru mempersilakan jaksa membuktikan dakwaannya yang menyebutkan dirinya menerima uang dari proyek tersebut. ”Ada cerita saya menerima di ruang tertentu, ya silakan, tapi apakah disebutkan bahwa uang itu saya terima langsung? Tidak kan. Nah, kami tunggu kalau ada yang cerita begitu,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (9/3).

Menurut Ganjar, ada tiga spekulasi yang bisa dikemukakan dalam menanggapi kasus e-KTP. Pertama, meski tidak menerima, namanya tetap disebut sebagai penerima. Kedua, Ganjar mendapat bagian, tapi tetap tidak menerima. ”Spekulasi ketiga, saya dijatah tapi perantaranya tidak kasih ke saya, mungkin diserahkan orang lain,” jelasnya.

Meski statusnya terancam dinaikkan menjadi tersangka, Ganjar mengaku senang tabir kasus korupsi senilai Rp 2,3 triliun ini mulai terbuka. Agar makin jelas, dia berharap persidangan bisa terbuka dan menghadirkan saksi-saksi kunci untuk membuktikan setiap dakwaan.

Orang nomor satu di Jateng ini pun menyatakan siap jika dipanggil untuk menjadi saksi di persidangan. ”Saya sudah pernah dipanggil jadi saksi di KPK, kalau dipanggil lagi di sidang ya siap saja,” ujarnya.

Saat pemeriksaan saksi di KPK, tidak terlibatnya Ganjar sudah dibuktikan penyidik dengan mengklarifikasi Miryam S Yani, Politikus Partai Hanura, yang diduga sebagai perantara pemberi uang kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI.

”Saya dikonfrontir sama Bu Yani dan pada saat itu dia ditanya apakah benar memberi uang kepada Pak Ganjar? Dijawab tidak. Diulang lagi pertanyaannya. Mbok diingat lagi Pak Ganjar ini apakah menerima? Jika Anda mungkin lupa, dijawabnya ’tidak kok, Pak Ganjar tidak dikasih dan tidak terima’. Jadi cerita ini mungkin bisa diulang di pengadilan, saksi dipanggil lagi dan ditanya lagi, biar publik tahu cerita sebenarnya,” bebernya.

Seperti diketahui jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwan terhadap dua terdakwa kasus e-KTP, yakni mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, Kamis (9/3).

Dalam surat dakwaan, dijelaskan bahwa Ganjar adalah salah satu pimpinan Komisi II DPR RI yang mendapat jatah uang USD 500 ribu atau senilai Rp 6,5 miliar. Pemberian dilakukan di ruang kerja Mustoko Weni di Gedung DPR, pada Oktober 2010.

Uang tersebut diduga diberikan agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran proyek e-KTP yang diusulkan. Selain itu, masih pada Oktober 2010, sebelum masa reses DPR, Andi Narogong diduga kembali memberikan uang kepada Ganjar sebesar USD 20 ribu. Dana dengan jumlah bervariasi juga diberikan kepada dua Wakil Ketua Komisi II lainnya. (amh/aro/ce1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here