Tuntut Kepala Desa Sumbersari Segera Dipecat

1922
UNJUK RASA: Puluhan warga Sumbersari, Ngampel melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Kendal kemarin (8/3). (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
UNJUK RASA: Puluhan warga Sumbersari, Ngampel melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Kendal kemarin (8/3). (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL—Puluhan warga Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kendal. Mereka menuntut agar Bupati Kendal, Mirna Annisa mencopot dan memecat secara tidak hormat Kepala Desa Sumbersari yang diduga kuat melakukan sejumlah penyelewangan dan penyalahgunaan jabatan.

Warga mengaku kesal dengan kepala desanya sendiri, lantaran telah banyak kekacauan dan penyelewengan yang terjadi. Perwakilan warga mengaku sudah melaporkannya kepada aparat penegak hukum di Kendal. Tapi sampai sekarang, belum juga ada perkembangan dan tindak lanjut dari laporan.

Dalam aksinya, massa membawa spanduk dan sejumlah poster berisikan protes terhadap kepala Desa Sumbesari yang saat ini menjabat. Dalam orasinya, massa meminta aparat penegak hukum bertindak tegas kepada Kepala Desa Sujarwo yang diduga melakukan korupsi dana desa.

Warga juga membawa sejumlah bukti penyelewengan dan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Sujarwo. Barang bukti tersebut akan diserahkan kepada Bupati, Kejaksaan Negeri Kendal dan Polres Kendal sebagai bahan untuk penyelidikan.

“Kami ingin keadilan dan pemerintah harus adil dalam menangani kasus dugaan korupsi ini. Karena banyak kasus yang ada di Sumbersari, terkesan dibiarkan. Apalagi korupsi dilakukan secara berjamaah bersama-sama para perangkat desa,” kata Koordinator Aksi, Slamet, kemarin (8/3).

Slamet menuturkan korupsi yang dilakukan kepala desa sudah banyak. Di antaranya menyelewengkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejak tahun 2015. Selain itu menyewakan tanah bengkok desa untuk kepentingan pribadi dan menjual tanah berem atau tanah irigasi. “Padahal tanah irigasi adalah tanah milik pemerintah, tapi dijual Kades kami dan uangnya untuk kepentingan pribadi beserta para perangkat desanya,” tandasnya.

Bahkan dalam kasus pembebasan lahan tol Semarang-Batang, ada tanah bengkok desa yang digelembungkan. Tanah bengkok desa luasannya adalah 5,2 hektare. Sedangkan yang terdampak tol luasnya hanya 2,25 hektare. Sedianya masih tersisa 3,05 hektar.

“Tapi dari bukti yang kami dapat, luas tanah bengkok digelembungkan. Yakni menjadi sembilan hektare dan yang terjual adalah lima hektare. Jelas ada mark up yang merugikan. Kongkalikong antara kepala desa dengan tim pembebasan lahan,” paparnya.

Selain itu, dilakukan pembubaran Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sumbersari. Sehingga tidak ada lagi pengawasan dan kontrol atas kinerja kepala desa. “Seolah-olah seluruh kekayaan desa ini akan dijual untuk kemakmuran keluarga besar kades,” kata Mantan Kades Sumbersari, Sugiri.

Ia menambahkan, jika selama kepemimpinan Kades Sujarwo telah banyak warga yang merasa dirugikan. “Kami minta agar aparat pemerintah maupun penegak hukum segera menangani kasus ini sehingga desas desus dan keresahan warga bisa segera terjawab,” paparnya.

Sementara itu Kades Sumbersari, Sujarwo yang dihubungi membantah tuduhan warga dan sudah melaksanakan aturan dengan benar. “Tuduhan warga tidak benar saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut Asisten Pemerintahan, Agus Sumaryono mengatakan akan segera melaporkannya ke Bupati Mirna. Ia mengaku jika kewenangan untuk melakukan investigasi atas permasalahan penyelewengan adalah Inspektorat. “Segera kasus ini kami laporkan ke Inspektorat agar ditindaklanjuti,” ujarnya. (bud/ida)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here