Perbankan Terima Agunan Kios Milik Pemkot

343

”Saya heran, kenapa pihak perbankan memberikan kredit dengan jaminan kios pasar. Padahal kios pasar adalah aset milik pemerintah dan tidak bisa dijadikan agunan bank.”

Fajar Purwoto,

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang

 

SEMARANG – Program revitalisasi pasar di Kota Semarang masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR). Mulai semrawutnya pengelolaan kios maupun los hingga pedagang enggan menempati bangunan baru. Dinas Perdagangan kini masih terus berusaha menertibkan pedagang yang tidak suportif.

”Baru berjalan di 10 pasar, kami sudah menyegel sekitar 70 kios dan 150 los. Semua dibiarkan kosong dan tidak digunakan,” tegas Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto.

Kios dan los yang sudah disegel di antaranya di Pasar Mrican, Kedungmundu, Wonodri, Pedurungan, Gayamsari, Banyumanik dan lain-lain. Penyegelan juga masih akan dilakukan di pasar lain seperti di Pasar Jrakah, Mijen, dan Gunungpati. ”Ada juga kami temukan los yang akan dijual seperti yang terjadi di Pasar Mrican. Kami tetap akan segel,” tegas

Fajar menjelaskan, kios maupun los kebanyakan dalam kondisi tutup atau tidak difungsikan dalam jangka waktu lama. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu penyebab yang mengakibatkan pasar terkesan sepi dan mangkrak. ”Kami masih memberi waktu satu pekan kepada pemilik los maupun kios tersebut agar segera menyelesaikan kewajibannya, jika masih ingin mengelola kios tersebut,” katanya.

Dia menyatakan akan bertindak tegas, jika memang pedagang tidak memiliki keseriusan dalam mengelola kios, maka kios tersebut akan diambil alih dan diberikan kepada pedagang lain yang serius. Sebab, kios tersebut diberikan pemerintah secara gratis kepada pedagang. ”Kami berharap, penyegelan itu efektif untuk meningkatkan kesadaran kepada pedagang agar tidak melakukan jual beli atau mengagunkan sertifikat kios/los yang dimiliki kepada pihak bank,” katanya.

Termasuk, kata Fajar, Pemkot Semarang siap berhadapan dengan pihak perbankan. Sebab sejumlah kios yang merupakan aset milik pemerintah kota di beberapa pasar tradisional justru ditemukan dalam penguasaan bank.

Penyalahgunaan pengelolaan kios tersebut bermula atas ulah pedagang penanggung jawab kios yang mengagunkan ke bank untuk mengambil kredit pinjaman. Diduga, angsuran kredit di bank tidak dibayar oleh pedagang. Sehingga sejumlah kios tersebut saat ini dikuasai oleh pihak bank sebagai jaminan.

Ironisnya, pihak bank ada upaya untuk memperjualbelikan kios tersebut kepada pedagang lain. Tentu ini praktik melanggar aturan mengingat objek kios tersebut merupakan aset milik negara, dalam hal ini milik Pemerintah Kota Semarang. ”Saya heran, kenapa pihak perbankan memberikan kredit dengan jaminan kios pasar. Padahal kios pasar adalah aset milik pemerintah dan tidak bisa dijadikan agunan bank,” kata Fajar.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pun telah menginstruksikan kepada Dinas Perdagangan untuk menyegel 350 kios pada 44 pasar. ”Semangatnya bukan hanya membangun tetapi membangunkan pasar rakyat, sehingga jangan sampai upaya kami ini justru tidak didukung oleh pedagang, kesannya pemerintah jadi bertepuk sebelah tangan,” terang wali kota.

”Dengan perintah penyegelan ini harapan kami nantinya kios-kios tersebut dapat digunakan pedagang yang berhak, sehingga pasarnya jadi lebih ramai,” tegasnya. (amu/zal/ce1)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here