Ganjar Tak Takut Disebut di Sidang Korupsi E-KTP

287
Ganjar Pranowo (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ganjar Pranowo (DOKUMEN JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak takut jika namanya disebut dalam proses persidangan dugaan kasus korupsi e-KTP yang akan digelar Kamis (9/3) hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia menganggap wajar jika namanya bakal dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Orang nomor satu di Jateng ini mengaku, dirinya yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, paling vokal dalam mengkritisi proses penganggaran proyek Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut. Pasalnya, dia mengaku mendengar kabar dugaan penyimpangan dalam proses itu.

”Saya di Komisi II, e-KTP sudah diuji coba dengan anggaran Rp 600 miliar. Saya bahkan juga mendengar ada cerita persaingan antarvendor, sehingga saya keras sekali bicara soal e-KTP,” ucapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (8/3).

Meski begitu, dia mengakui tidak mengetahui sama sekali soal adanya tokoh-tokoh yang menerima suap. Saat itu, proses penganggaran dan pengadaan e-KTP terbagi dalam dua segmen. Bagian proses lelang di pemerintah, sedangkan bagian proses anggaran ada di DPR.

”Kalau proses tidak istimewa. Saya ikuti berita, ada dua berbeda, proses anggaran dan lelang. Satu di pemerintah, satu di DPR. Begitu sudah ada pengamanan lelang, kami tidak tahu, sudah tidak terlibat,” tegasnya.

Dia pun kaget ketika mengetahui namanya disebut-sebut telah menerima USD 500 ribu atau sekitar Rp 6,5 miliar lebih (kurs dolar sekarang). Ganjar mengaku sudah memberikan klarifikasi saat diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus e-KTP.

Menurut Ganjar, ada beberapa spekulasi yang mengaitkan namanya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Pertama surat dakwaan yang belum dibacakan, tetapi sudah keluar. Hal itu kemungkinan karena meningkatnya iklim politik.

”Kedua bisa jadi saya tidak terima, karena mungkin ketika itu di-delivery kepada seseorang tidak disampaikan ke saya,” cetusnya.

Ganjar pun siap menghadapi kejutan-kejutan menarik atas kasus e-KTP dan siap memberikan penjelasan terkait kasus yang menyebut namanya itu. ”Ada satu yang missing, mungkin kalau ada 100 orang, ada tiga orang yang menerima, mungkin masuk dalam frame menerima. Saya tegaskan tidak. Maka kejutan-kejutan ini menarik saya jelaskan. Semakin orang bertanya, semakin saya jelaskan,” katanya.

Divisi Korupsi, Politik, dan Anggaran Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Rony Maryanto, meminta KPK untuk mencatat nama-nama yang diucapkan saksi saat sidang di pengadilan. Sebab, sejumlah nama tersebut bisa menjadi senjata untuk mengungkap aktor-aktor lain dalam kasus ini. Termasuk, jika nantinya Ganjar terbukti cukup kuat dalam keterlibatan dugaan kasus korupsi, bisa jadi dinaikkan statusnya menjadi tersangka.

KPK wajib membongkar mata rantai siapa saja yang terlibat. Tapi, tidak boleh asal comot. Perlu investigasi mendalam. Sebab, dalam pengadaan e-KTP senilai Rp 6 triliun saat itu, seluruh anggota DPR RI terlibat dalam pembahasan. Tapi tidak semuanya terlibat dalam proyek ini. ”KPK harus bisa menelisiknya. Jangan sampai salah tangkap,” tandasnya. (amh/aro/ce1)

 

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here