Bupati Bebaskan Pajak 10 Ribu Warga Miskin

630
BEBASKAN PAJAK : Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, saat menerima penghargaan sebagai wajib pajak terbaik. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BEBASKAN PAJAK : Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, saat menerima penghargaan sebagai wajib pajak terbaik. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Sebanyak 10 ribu warga miskin korban bencana banjir rob di Kecamatan Tirto dan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dibebaskan dari kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai tahun 2017 ini. Yakni, bagi warga miskin dengan nilai jual objek pajaknya (NJOP) kurang dari Rp 20 juta.

“Program pembebasan PBB bagi warga miskin sudah mulai direalisasikan pada 2017, yakni bagi warga miskin dengan nilai jual objek pajaknya (NJOP) kurang dari Rp 20 juta. Hal itu sudah disampaikan kepada Kantor Pajak Pratama (KPP) Pekalongan, untuk melakukan verifakasi,” kata Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi saat menghadiri acara tax gathering yang digelar Kantor Pajak Pratama (KPP) Pekalongan, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan, Rabu (8/3) kemarin.

Dalam acara yang dihadiri ratusan pengusaha Kabupaten Pekalongan tersebut, Bupati Asip menambahkan bahwa jika warga miskin tidak dibebaskan dari membayar PBB, maka KPP Pekalongan, akan tetap melakukan penagihan pada warga miskin tersebut.

“Warga miskin yang kita bebaskan PBBnya, yakni mereka yang dengan nilai jual objek pajaknya (NJOP) kurang dari Rp 20 juta, jumlahnya ada 10 ribuan, sebagian besar mereka adalah warga korban banjir rob,” ungkap Bupati.

Bupati Asip menambahkan dalam meningkatkan pajak, Pemkab Pekalongan telah membangun beberapa infrastruktur untuk kemajuan ekonomi di Kabupaten Pekalongan seperti pembuatan jalan baru dan perbaikan jalan rusak, pembuatan jembatan hingga membuat fasilitas pendukung lainnya, yang bersentuhan langsung dengan kemajuan ekonomi.

Bahkan, jelasnya, dalam waktu dekat, Pemkab akan mendirikan sentral pasar sarung dan produk busana berbahan jeans yang ada di Kecamatan Kedungwuni. Demikian juga akan membangun pasar tradisional Kedungwuni, menjadi pasar modern dengan anggaran mencapai Rp 80 miliar.

“Di sisi lain, Pemkab juga membantu pemasaran dan mempermudah regulasi untuk para pengusaha, termasuk membuat pasar bagi produk yang dihasilkan para pengusaha. Disitulah pajak akan meningkat, yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” kata Bupati Asip.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Pekalongan, Taufik Wijiyanto, menjelaskan bahwa Kabupaten Pekalongan termasuk daerah yang mempunyai potensi pembayar pajak terbesar. Karena banyak pengusaha industri besar dan rumahan, yang berada di Kabupaten Pekalongan. Namun demikian, masih banyak wajib pajak di Kabupaten Pekalongan, yang belum membayar atau menyerahkan SPT ke KPP Pratama Pekalongan.

Menurutnya, KPP Pratama Pekalongan dalam waktu dekat, akan membuka kantor pelayanan terpadu untuk memudahkan para wajib pajak di daerah terpencil, khususnya di daerah pegunungan. Pasalnya, dari 40 ribu wajib pajak yang ada di Kabupaten Pekalongan, baru 40 persen yang menyerahkan SPT dan baru 9 persen yang membayar secara tunai. “Rendahnya kepatuhan para wajib pajak, karena lokasi para wajib pajak jauh dengan KPP Pratama Pekalongan. Karena itu, kita akan mendirikan KPP Pratama Pekalongan cabang di Kedungwuni, untuk mendekatkan para wajib pajak,” jelas Taufik Wijiyanto. (thd/ida)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here