33 C
Semarang
Selasa, 14 Juli 2020

Bupati Bebaskan Pajak 10 Ribu Warga Miskin

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

KAJEN-Sebanyak 10 ribu warga miskin korban bencana banjir rob di Kecamatan Tirto dan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dibebaskan dari kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai tahun 2017 ini. Yakni, bagi warga miskin dengan nilai jual objek pajaknya (NJOP) kurang dari Rp 20 juta.

“Program pembebasan PBB bagi warga miskin sudah mulai direalisasikan pada 2017, yakni bagi warga miskin dengan nilai jual objek pajaknya (NJOP) kurang dari Rp 20 juta. Hal itu sudah disampaikan kepada Kantor Pajak Pratama (KPP) Pekalongan, untuk melakukan verifakasi,” kata Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi saat menghadiri acara tax gathering yang digelar Kantor Pajak Pratama (KPP) Pekalongan, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan, Rabu (8/3) kemarin.

Dalam acara yang dihadiri ratusan pengusaha Kabupaten Pekalongan tersebut, Bupati Asip menambahkan bahwa jika warga miskin tidak dibebaskan dari membayar PBB, maka KPP Pekalongan, akan tetap melakukan penagihan pada warga miskin tersebut.

“Warga miskin yang kita bebaskan PBBnya, yakni mereka yang dengan nilai jual objek pajaknya (NJOP) kurang dari Rp 20 juta, jumlahnya ada 10 ribuan, sebagian besar mereka adalah warga korban banjir rob,” ungkap Bupati.

Bupati Asip menambahkan dalam meningkatkan pajak, Pemkab Pekalongan telah membangun beberapa infrastruktur untuk kemajuan ekonomi di Kabupaten Pekalongan seperti pembuatan jalan baru dan perbaikan jalan rusak, pembuatan jembatan hingga membuat fasilitas pendukung lainnya, yang bersentuhan langsung dengan kemajuan ekonomi.

Bahkan, jelasnya, dalam waktu dekat, Pemkab akan mendirikan sentral pasar sarung dan produk busana berbahan jeans yang ada di Kecamatan Kedungwuni. Demikian juga akan membangun pasar tradisional Kedungwuni, menjadi pasar modern dengan anggaran mencapai Rp 80 miliar.

“Di sisi lain, Pemkab juga membantu pemasaran dan mempermudah regulasi untuk para pengusaha, termasuk membuat pasar bagi produk yang dihasilkan para pengusaha. Disitulah pajak akan meningkat, yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” kata Bupati Asip.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Pekalongan, Taufik Wijiyanto, menjelaskan bahwa Kabupaten Pekalongan termasuk daerah yang mempunyai potensi pembayar pajak terbesar. Karena banyak pengusaha industri besar dan rumahan, yang berada di Kabupaten Pekalongan. Namun demikian, masih banyak wajib pajak di Kabupaten Pekalongan, yang belum membayar atau menyerahkan SPT ke KPP Pratama Pekalongan.

Menurutnya, KPP Pratama Pekalongan dalam waktu dekat, akan membuka kantor pelayanan terpadu untuk memudahkan para wajib pajak di daerah terpencil, khususnya di daerah pegunungan. Pasalnya, dari 40 ribu wajib pajak yang ada di Kabupaten Pekalongan, baru 40 persen yang menyerahkan SPT dan baru 9 persen yang membayar secara tunai. “Rendahnya kepatuhan para wajib pajak, karena lokasi para wajib pajak jauh dengan KPP Pratama Pekalongan. Karena itu, kita akan mendirikan KPP Pratama Pekalongan cabang di Kedungwuni, untuk mendekatkan para wajib pajak,” jelas Taufik Wijiyanto. (thd/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Seminar Kanker Serviks dan Ovarium

RADARSEMARANG.COM - SABTU (28/4), Prodia akan mengadakan seminar tentang kanker Serviks dan Kanker Ovarium yang akan berlangsung di Pesona Hotel. Kegiatan dilakukan pukul 08.00...

Minta RSUD Benahi Parkir

“Ruang parkir dalam tidak bisa muat banyak. Kemudian, lahan parkir tambahan depan RSUD Tidar, yaitu Giant Supermarket, juga tidak memenuhi.” WALUYO - Anggota Komisi B...

Petropack Siap Tampung Karyawan Havindo

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Apabila PT Havindo Pakan Optima izinnya resmi dicabut dan pabriknya sudah tidak beroperasi lagi, maka PT Petropack Agro Industries siap mengakomodir seluruh karyawan atau buruhnya,...

Sopir Angkot vs BRT Memanas

SEMARANG - Polemik antara sopir angkutan kota (angkot) vs Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang Koridor V (Meteseh-PRPP) dan Koridor VI (Undip-UNNES) semakin memanas....

Rp 1 M Untuk Relokasi Warga

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Curah hujan yang tinggi beberapa waktu ini menyebabkan terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsordi sejumlah wilayah di Jateng. Ribuan warga...

Video Letusan Merapi Masih Saja Dijadikan Hoax

JawaPos.com - Video tentang Gunung Merapi yang meletus beredar luas di media sosial sejak 5 Maret 2019. Video dengan durasi 30 detik itu memperlihatkan...