Lahan Belum Bisa untuk Bertani, Warga Protes

371
KECEWA: Warga Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang mendatangi basecamp PT PP selaku kontraktor proyek tol Bawen-Salatiga dan meminta lahan mereka dikembalikan seperti semula. (DHINAR SASONGKO/RADAR SEMARANG)
KECEWA: Warga Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang mendatangi basecamp PT PP selaku kontraktor proyek tol Bawen-Salatiga dan meminta lahan mereka dikembalikan seperti semula. (DHINAR SASONGKO/RADAR SEMARANG)

TUNTANG – Belasan warga Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang mendatangi kantor pelaksana proyek jalan tol Semarang-Solo, PT Pembangunan Perumahan (PP), Selasa (7/3). Mereka menuntut rehabilitasi lahan sawah yang disewa sebagai lahan penampungan tanah uruk tol agar bisa kembali difungsikan untuk bertani. Selain itu, mereka juga meminta uang ganti rugi kegagalan panen yang disebutkan masih ada kekurangan.

Warga mendatangi kantor PT PP sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka ditemui oleh Site Engineering Manager PT PP, Supriyono. Empat perwakilan warga masuk dan berdialog dengan perwakilan PT PP. Aparat kepolisian Polsek Tuntang berada di lokasi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Salah satu tokoh warga, Rodhi, 40, menuturkan, warga sudah berkali-kali mempertanyakan mengenai rehabilitasi lahan ini. Dan warga semakin gelisah saat mendapatkan surat penyerahan kembali lahan dari PT. “Warga sendiri merasa lahan belum dikembalikan sempurna dan belum bisa digunakan untuk bertani lagi,” terang Rodhi.

Dijelaskan dia, total ada 11 warga yang lahannya disewa dan digunakan untuk menampung tanah uruk proyek jalan tol ruas Bawen – Salatiga. Keseluruhan lahan yang disewa mencapai satu hektare. Sewa yang diberikan adalah Rp 5 ribu per meter persegi dan juga ada ganti rugi panen yang diberikan setiap 4 bulan sekali.

Kontrak sewa lahan tersebut sudah habis berlakunya bersamaan dengan selesainya proyek jalan tol Seksi III Bawen-Salatiga. Perjanjian ini berakhir pada Februari 2017 dan ketika warga akan menggarap lahan lagi, lokasi masih penuh dengan batu dan tumbuhan.

“Sampai sekarang lahan masih belum bisa digunakan. Setiap kali dicangkul, tanah penuh dengan batu. Beda dengan sebelum disewa yang tanahnya sangat subur dan panen padi bisa bagus,” keluh Punduh Anwar, 55, yang memiliki lahan seluas sekitar 2.500 meter persegi.

Keluhan senada diungkapkan Solikhin, 58, warga lainnya yang luas lahannya sekitar 4.000 meter persegi. Ia menyatakan telah 3 kali mendapatkan uang ganti panen sebesar Rp 8,4 juta setiap 4 bulan dan terakhir Februari lalu. “Tetapi sampai sekarang belum bisa bertani lagi karena lahan masih belum layak dan banyak kayu serta batu. Kami minta dikembalikan seperti sedia kala,” tandasnya.

Usai pertemuan, Supriyono menyatakan, pihaknya sudah melaksanakan kewajiban seperti dalam perjanjian. Mulai dari sewa lahan sampai dengan ganti rugi panen. “Kami juga sudah mengembalikan lahan dan saat itu menggunakan alat berat. Warga menyatakan tidak ada masalah namun sekarang kok mempertanyakan lagi,” ujar Supriyono.

Berkait dengan imbas lahan yang terkena luapan tanah akibat hujan, ia mengaku semua itu di luar kemampuannya mengingat curah hujan yang sangat tinggi. “Kota Jakarta yang banyak ahlinya saja belum bisa mengatasi banjir dengan curah hujan yang sangat tinggi,” terangnya. (sas/ton)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here