KPK Didesak Bertindak Tegas

Jelang Sidang E-KTP, Ganjar Tak Khawatir

287

SEMARANG – Divisi Korupsi, Politik, dan Anggaran Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Rony Maryanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani menguak siapa saja nama-nama besar di balik dugaan kasus korupsi berjamaah e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Termasuk bertindak tegas jika Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI, terbukti terlibat.

Menurutnya, KPK sekarang masih terlalu hati-hati dalam bertindak. Tidak seberani KPK periode sebelumnya. Dia mendesak lembaga antirasuah itu berani mengungkap kasus dugaan korupsi senilai lebih dari Rp 2 triliun tersebut secara tuntas. ”Siapa pun orangnya, dari partai apa pun, harus ditindak tegas,” ucapnya.

KPK wajib membongkar mata rantai siapa saja yang terlibat. Tapi tidak boleh asal comot. Perlu investigasi mendalam. Sebab dalam pengadaan e-KTP senilai Rp 6 triliun saat itu, seluruh DPR RI terlibat dalam pembahasan. Tapi tidak semuanya terlibat dalam proyek ini. ”KPK harus bisa menelisiknya. Jangan sampai salah tangkap,” ucapnya.

Dia pun meminta KPK untuk mencatat nama-nama yang diucapkan saksi saat sidang di pengadilan. Sebab, sejumlah nama tersebut bisa menjadi senjata untuk mengungkap aktor-aktor lain dalam kasus ini. Termasuk, jika nantinya Ganjar terbukti cukup kuat dalam keterlibatan dugaan kasus korupsi, bisa jadi dinaikkan statusnya menjadi tersangka.

Menurutnya, meski orang nomor satu di Jateng ini ditetapkan sebagai tersangka, tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat Jateng. ”Soalnya, masa kepemimpinan gubernur kan tinggal satu tahun lagi. Jadi tidak akan ada pengaruhnya,” katanya.

Selain itu, pihaknya yakin penetapan tersangka tidak serta-merta dikeluarkan ketika ada bukti. Pasti ada pertimbangan untuk mengundur hingga masa jabatan gubernur berakhir. ”Trennya sudah seperti itu,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir dengan tudingan bahwa dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Dia sudah menjelaskan semua informasi yang diketahui.

Dia pun menampik tuduhan telah menerima uang haram dari penerapan e-KTP. Dijelaskan, ketika diperiksa KPK sebagai saksi beberapa waktu lalu, dia dikonfirmasi dengan pihak pemberi uang haram tersebut.

”Disebutkan ada beberapa nama pimpinan komisi yang menerima uang. Dari PDIP, ada nama Ganjar dan Arif Wibowo. Kan tidak mungkin pimpinan komisi dari satu partai. Itu tidak masuk akal,” tegasnya.

KPK mengisyaratkan adanya 14 nama besar yang akan muncul dalam sidang kasus e-KTP yang akan digelar Kamis (9/3). Namun KPK belum merinci nama-nama tersebut. Pimpinan KPK, Agus Rahardjo sempat mengatakan, dalam dakwaan kasus e-KTP nanti akan ada nama-nama besar yang akan muncul. Nama-nama tersebut sempat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. ”Ada 23 orang anggota DPR yang kita panggil juga, tapi tidak semuanya hadir, yang hadir sekitar 15 orang dalam pemeriksaan di penyidikan,” ungkapnya. (amh/ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here