Proyek BKT Dimulai Agustus

402

SEMARANG – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana menyatakan telah melakukan proses tahap lelang untuk proyek normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT). Ditargetkan, April mendatang bisa dilakukan kontrak untuk kemudian dilanjutkan dengan persiapan pelaksanaan proyek. Mulai dari persiapan pengukuran di lapangan dan kontraktor akan menggambar perencanaan yang sudah dilakukan.

”Pengerjaan dijadwalkan akan mulai dilakukan Agustus mendatang,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pemelihara Jaringan Sumber Air BBWS Pemali-Juwana Anang Muchlis, Senin (6/3).

Pihaknya berharap agar relokasi pedagang kaki lima (PKL) dan hunian liar di sepanjang bantaran BKT segera diselesaikan agar tidak menghambat proyek normalisasi. Terkait relokasi, kata dia, merupakan kewenangan dari Pemkot Semarang. ”Kami juga telah melakukan koordinasi soal relokasi, baik PKL maupun hunian liar. Kalau relokasinya terhambat, maka pekerjaan bisa molor,” katanya.

Dijelaskannya, proyek normalisasi BKT akan dilaksanakan dalam tiga tahap dan dikerjakan secara multiyears. Tahap pertama mulai dari Jembatan Majapahit hingga muara dengan panjang kurang lebih 6,7 km. Untuk tahap pertama ini terdapat tiga paket. Paket satu dilakukan mulai Jembatan Majapahit hingga Jembatan Citarum, paket dua Citarum hingga Kaligawe, dan paket tiga mulai Kaligawe hingga muara laut. ”Tahap pertama ini dana yang kami ajukan Rp 560 miliar. Akan dikerjakan selama 36 bulan atau tiga tahun,” terangnya.

Konsep normalisasi BKT, kata dia, tidak jauh berbeda dengan konsep normalisasi Banjir Kanal Barat (BKB). Lebar Sungai BKT kurang lebih 60 meter dilalui air. Sedangkan bantaran sungai kanan dan kiri masing-masing memiliki luas berkisar 40-45 meter. Sehingga total keseluruhan lebar BKT nantinya kurang lebih 150 meter. ”Bantaran ini hampir sama dengan Banjir Kanal Barat. Nantinya menjadi ruang publik yang bisa digunakan untuk tempat wisata,” beber dia.

Dijelaskannya, proyek normalisasi BKT ini dibiayai menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang merupakan dana-dana dari Bank Nasional. Karena itu, pihaknya optimistis dalam pelaksanaannya akan berjalan sesuai rencana dan tidak ada hambatan pendanaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Semarang Iswar Aminuddin mengatakan Pemkot Semarang akan mempercepat pembebasan lahan. Mengingat lelang pekerjaan proyek normalisasi BKT ini sudah berjalan. ”Kami masih proses pendataan, jadwal kapan relokasi akan segera disusun. Sehingga agar dapat dipastikan pada bulan Agustus mendatang sudah bisa mulai pekerjaan,” katanya.

Dinas PU sendiri saat ini telah menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek normalisasi BKT ini. Misalnya lahan untuk disposal atau pembuangan tanah hasil pengerukan endapan BKT. ”Lahan disposalnya sudah siap, karena lahan milik pemkot dan kosong,” kata dia.

Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Kadarlusman mengatakan, pihaknya akan mengawal proyek normalisasi BKT ini. Mengingat hal ini mendesak untuk penanganan masalah banjir terutama di Semarang Timur. ”Pemkot Semarang harus segera menyelesaikan pembebasan lahan, termasuk melakukan relokasi PKL dan hunian luar. Ini harus segera, mengingat Agustus sudah dimulai pengerjaan,” katanya.

Menurut dia, sejauh ini pembebasan lahan tidak ada masalah yang serius. Rata-rata para PKL mendukung program pemerintah ini. Sehingga mereka tidak masalah untuk dilakukan relokasi. Mereka juga menyadari bahwa lahan yang ditempati bukan miliknya. ”Mereka bisa menerima karena pemerintah juga menyiapkan relokasi. Baik untuk PKL di Pasar Klithikan dan Rusunawa untuk penghuni liar di bantaran BKT,” katanya. (amu/ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here