Jateng Bisa Jadi Daerah Percontohan Bencana

161
Nuniek Sri Yuningsih (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
Nuniek Sri Yuningsih (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Tidak adanya anggaran gaji dan kegiatan bagi 861 PNS peralihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dikhawatirkan membuat bencana lebih sering melanda Jateng. Pemprov dianggap menyepelekan urusan lingkungan hidup dan kehutanan sehingga dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengakibatkan bencana.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Nuniek Sri Yuningsih mengatakan bencana tanah longsor dan banjir selama ini masih sering terjadi meskipun Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup kabupaten/kota mengantisipasinya. Di antaranya dengan rehabilitasi lahan dan hutan oleh para jawara penjaga hutan. Maka, dia tidak bisa membayangkan jika saat ini urusan Kehutanan dan Lingkungan Hidup diambil alih pemprov. Sementara pemprov tidak memberikan anggaran untuk urusan tersebut. ”Kalau sekarang tidak ada pembiayaan, akan seperti apa? Rehabilitasi lahan juga tak bisa berjalan dengan cepat,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Jateng itu.

Dia khawatir bencana akan semakin sering melanda Jateng. Sebab kedua dinas tersebut digabung dan tidak mendapatkan prioritas. ”Bisa-bisa Jateng menjadi daerah percontohan bencana. Apa iya, setiap bulan kita mau berkutat dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) karena banyak bencana,” tandasnya.

Dia meminta Kepala Dinas LHK Jateng tak hanya melihat persoalan ini dari sisi kepegawaian dan anggaran saja. Namun lebih jauh, yaitu soal kinerja dan dampak yang akan terjadi. ”Ini seolah tidak berpikir panjang. Berpikirnya hanya pendek-pendek saja,” katanya.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Ahsin Maruf meminta tiga hal pada Dinas LHK dan BKD. Pertama, melihat dan membandingkan dengan detail kebutuhan anggaran Dinas Kehutanan di semua kabupaten/kota sebelum UU 23/2014 diterapkan. Hal itu sebagai pijakan kebutuhan anggaran riil yang akan diajukan. Kedua, konsultasi pada kementerian apakah memungkinkan pengajuan anggaran mendahului anggaran perubahan. ”BKD harus benar-benar menghitung karir pejabat kabupaten/kota yang selama ini dirintis. Jangan tiba-tiba langsung dihilangkan,” katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut akan membuat target kinerja pembangunan bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup tak tercapai. ”Target Jateng menjadi ijo royo-royo dan sebagainya tidak akan tercapai. Selama ini banyak bencana banjir dan tanah longsor, salah satu penyebabnya adalah lahan semakin kritis,” tandasnya. (ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here