Dukung Pencegahan Korupsi Melalui E-Government

271
DIGITALISASI: Penemu sistem e-government IAI, Didik Hardiono saat memaparkan sistem temuannya di hadapan pengurus DPD GMPK Kota Semarang di Kantor PKY Jateng, kemarin. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
DIGITALISASI: Penemu sistem e-government IAI, Didik Hardiono saat memaparkan sistem temuannya di hadapan pengurus DPD GMPK Kota Semarang di Kantor PKY Jateng, kemarin. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Guna mewujudkan pemerintahan yang terbuka, selain perlunya perubahan karakter, mentalitas atau perubahan pola pikir di kalangan birokrasi dan badan publik, pemerintah perlu menerapkan sistem elektronik atau e-government mulai dari e-budgeting, e-procuremente-audite-catalog, sampai cash flow management system. 

Hal itulah yang didorong DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang usai mengadakan paparan interaktif bersama Penemu Sistem e-government IAI (Ideal-Andal-Integral) dari Surabaya, Didik Hardiono di aula Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jateng, Senin (6/3).

”Nantinya dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat akan bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal bisa dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik,” kata Sekretaris GMPK Kota Semarang, Okky Andaniswari.

Menurutnya, e-government yang berbasis penggunaan informasi dan teknologi komunikasi pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses layanan dari lembaga pemerintah kepada warga masyarakat melalui sistem layanan online.

Okky juga menyebutkan atas gagasan sistem tersebut, nantinya akan dimatangkan lagi bersama tiga dewan pengawasnya. Yakni Supriyadi yang juga Ketua DPRD Kota Semarang, Theodorus Yosep Parera selaku Ketua Peradi Semarang dan Rusdiyanto selaku anggota DPRD Jateng, dengan harapan bisa mendorong Pemkot Semarang memberdayakan sistem yang ada.

”Manfaat langsung dari layanan online adalah pemangkasan biaya dan waktu serta meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan publik yang dilakukan pemerintah,” tandasnya.

Dalam presentasinya, Didik Hardiono mengatakan sistem buatannya dibagi menjadi 3 bagian yakni e-government yang mencakup 12 bagian mulai e-data kegiatan personal, e-office, e-gps, e-mapping, e-display, e-monitoring kegiatan rutin, kegiatan kontraktual, e-aset, utilitas dan reklame. Bahkan sistemnya juga pernah digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum wilayah Jateng dan sebagian di Jateng beberapa waktu lalu. (jks/ric/ce1)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here