861 PNS Tak Digaji Pemprov

Dinas Digabung, Tak Diberi Anggaran

273
TUNGGU KEJELASAN NASIB: Pimpinan SOPD Pemprov Jateng dan sejumlah PNS peralihan dari kabupaten/kota saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi B DPRD Jateng di Gedung Berlian, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
TUNGGU KEJELASAN NASIB: Pimpinan SOPD Pemprov Jateng dan sejumlah PNS peralihan dari kabupaten/kota saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi B DPRD Jateng di Gedung Berlian, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Pemprov Jateng tak siap dalam menjalankan penataan organisasi perangkat daerah (OPD). Masalah krusial dan berpotensi konflik muncul di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Jateng. Sebanyak 154 pejabat eselon III dan IV terpaksa non-job sebagai imbas penerapan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang lebih parah, ke-154 pejabat tersebut dan 707 PNS yang bertugas di sembilan Balai Pengelola Hutan (BPH) menganggur karena tak ada anggaran kegiatan yang dialokasikan dari APBD 2017.

Fakta itu muncul dalam rapat kerja Komisi B DPRD Jateng dengan Dinas LHK, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Keuangan, dan beberapa PNS limpahan dari kabupaten/kota, Senin (6/3).

Permasalahan yang terjadi cukup pelik karena menyangkut kepegawaian, kinerja dan anggaran. Kepala Dinas LHK Jateng, Sugeng Riyanto mengakui, hingga Maret ini para PNS peralihan dari kabupaten/kota tersebut belum memperoleh gaji dan hak Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal tersebut tentu akan berdampak pada tidak adanya program yang benar-benar mendukung konservasi dan penanganan lahan kritis hutan di Jateng.  ”Tak ada anggaran bagi sembilan BPH tersebut. Saya dilapori pada 3 Janurai 2017, anggarannya nol. Bisanya hanya menyilangkan anggaran (dari bidang LH ke Kehutanan). Tapi itu sungguh berat,” katanya di ruang rapat Komisi B DPRD Jateng. Sebab, ada biaya listrik, dan telepon kantor. Alokasi anggaran dari pemerintah pusat juga tidak jelas.

Terkait gaji, menurut Sugeng memang ada keterlambatan lantaran permasalahan administrasi perbankan. Ada rekening PNS yang tidak aktif. Sementara perihal TPP, masih menunggu Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dari Pemprov Jateng. SKP sebagai dasar pemberian TPP. Namun, keluarnya SKP tidak serta-merta TPP akan cair, tapi harus menunggu dua bulan berikutnya. ”Saya minta tak ada cap makan gaji buta pada mereka, karena mereka memenuhi aturan UU,” ungkapnya.

Perwakilan dari Biro Keuangan, Apun mengatakan tidak adanya anggaran dimulai sejak penyusunan RAPBD 2017. Anggaran ditetapkan, sementara Pergub tentang OPD belum ada. Sehingga memang ada kemungkinan ada kegiatan atau unit kerja yang tidak memperoleh anggaran. ”Untuk belanja tidak langsung sudah di-back up Rp 170 miliar. Tapi untuk belanja langsung tidak ada pembahasan di komisi atau banggar, maka tidak bisa memasukkan anggaran,” katanya.

Kepala BKD Jateng, Arief Irwanto mengatakan persiapan penerapan UU 23/2014 tersebut sangat mepet. Sehingga mengalami kendala ketersediaan anggaran dan penataan SDM. Dikatakannya, BKD bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk melakukan assessment, promosi, mutasi secara terukur.

Namun statemen Arief berkebalikan dengan pernyataan Koordinator BPH Banyumas, Welas Dwi Yuniarto. Dia merasa kecewa dengan sikap pemprov menggabung Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Kehutanan. Pengisian pejabat eselon III di Dinas LHK dinilai tidak melalui seleksi sebagaimana aturan dari BKN. ”Jika ada dua pejabat untuk mengisi satu jabatan, maka diseleksi. Tapi kenyataannya tak ada tes. Yang jadi pertanyaan, saat kami tak dapat jabatan tapi ada pejabat asli pemprov yang promosi,” katanya. (ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here