Penanganan Banjir Sayung Lamban

192
TINJAU BANJIR: Anggota Komisi D DPRD Jateng Ida Nur Sa’adah dari Fraksi PKB bersama anggota dewan lainnya meninjau langsung kondisi banjir di Desa Sayung, Kecamatan Sayung. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
TINJAU BANJIR: Anggota Komisi D DPRD Jateng Ida Nur Sa’adah dari Fraksi PKB bersama anggota dewan lainnya meninjau langsung kondisi banjir di Desa Sayung, Kecamatan Sayung. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)

DEMAK– Banjir yang melanda Desa Sayung, Kecamatan Sayung dan sekitarnya sudah berlangsung tiga bulan terakhir. Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kemarin, Komisi D DPRD Jateng yang merasa prihatin dengan kondisi banjir itu meninjau langsung desa yang terdampak banjir.

Anggota Komisi D, Ida Nur Sa’adah menegaskan, perlu penanganan khusus terkait banjir di Desa Sayung ini. “Penanganan harus segera direalisasikan dan jangan sampai berbelit. Kita berharap, pemerintah hadir mengatasi masalah ini. Jangan sampai ada pembiaran. Kasihan warga yang sudah lama menunggu banjir surut tapi ternyata air banjir sulit dibuang ini,” kata Legislator dari Fraksi PKB dapil Demak, Kudus dan Jepara ini.

Menurutnya, perlu ada MoU dalam membuat detail engineering design (DED) penanganan banjir tersebut. Dia menambahkan, sebelumnya pihaknya mendapatkan pengaduan warga terkait banjir akibat sedimentasi Kali Dombo Sayung yang makin parah. Selain itu, pintu air dan talut yang bocor sehingga memperparah banjir. “Karena itu, perlu ada penanganan secara cepat dan tuntas oleh pihak berwenang, utamanya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana,” katanya.

Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwi Basri menambahkan, banjir di Sayung ini memang menjadi kewenangan BBWS. Meski demikian, diakui dana yang terbatas membuat penanganan tidak dapat segera dilakukan. Karena itu, perlu ada prioritas. “Keterbatasan anggaran membuat penanganan tidak dapat dilakukan cepat,” katanya.

Kasi Operasi dan Pemeliharaan BBWS Pemali Juwana, Mujari mengatakan, sungai Dombo Sayung menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui BBWS. Sungai tersebut dikendalikan dari sistem pengairan dari  sistem Penggaron, Pucanggading Mranggen, dan Kali Babon.  “Sebetulnya, kita sudah berupaya mengatasinya sejak 2015. Namun, DED nya baru 2017. Selain itu juga harus ada analisis dampak lingkungannya (amdal). Baru, pada 2019 dinormalisasi,”ujarnya.

Sementara ini, yang dapat dilakukan adalah pemeliharaan rutin, termasuk peninggian tanggul sungai untuk mengurangi banjir. Sedangkan, talut yang bocor ditimbun tanah.

Kepala Desa Sayung, Munawir berharap, normalisasi sungai Dombo dapat dilakukan secepatnya. “Normalisasi jangan mundur 2019,” katanya. (hib/zal)

 

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here