Dyah Adriantini Sintha Dewi, Doktor ke-11 UM Magelang

Teliti Rekomendasi Ombudsman yang Sering Tidak Dijalankan

201
DOKTOR BARU: Dyah Adriantini Sintha Dewi (kelima dari kiri) usai menjalani ujian promosi ilmu hukum di Undip Semarang, Rabu (1/3). (DOK HUMAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG)
DOKTOR BARU: Dyah Adriantini Sintha Dewi (kelima dari kiri) usai menjalani ujian promosi ilmu hukum di Undip Semarang, Rabu (1/3). (DOK HUMAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG)

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk BUMN, BUMD, dan BHMN. Ombudsman juga mengawasi swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu di mana sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD.

Diundangkannya UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia membawa konsekuensi bahwa rekomendasi Ombudsman wajib untuk dilaksanakan. Bahkan ada ancaman pengenaan sanksi administrasi bagi yang melalaikannya. Namun dalam kenyataannya tidak setiap rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh terlapor dan atau atasan terlapor. Hal tersebut disebabkan masih adanya perbedaan pemahaman atas makna rekomendasi. Sebagian terlapor atau atasan terlapor masih menganggap rekomendasi itu sebuah saran biasa.

Bersumber dari kegalauan itulah, Dyah Adriantini Sintha Dewi tergerak mengadakan penelitian untuk mengetahui model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang efektif. Penelitian ini dituangkan dalam disertasinya berjudul Model Pelaksanaan Rekomendasi  Ombudsman dalam rangka Mewujudkan Keadilan Substanstif di Indonesia.  Disertasi tersebut disampaikan dalam Ujian Promosi Doktor Ilmu Hukum di Gedung Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Rabu (1/3).

“Ada tiga pertanyaan mendasar dalam disertasi saya yakni mengapa model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman belum dipatuhi sepenuhnya, bagaimana dampak model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang tidak dilaksanakan terhadap akses keadilan substanstif pihak terkait, serta bagaimana model pelaksanaan rekomendasi Ombudsman untuk mewujudkan keadilan susbtanstif di Indonesia,” ungkap Dyah yang menjadi dosen di Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Magelang  sejak 2005.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui paradigma post – positivisme yang dikolaborasi dengan pendekatan socio legal, ibu dua orang putra itu memvalidasi data dengan menggunakan triangulasi sumber. Di hadapan sembilan penguji yang diketuai oleh Prof Dr R Benny Riyanto SH MHum CN yang juga merupakan Dekan FH Undip, Dyah menyampaikan bahwa masyarakat belum memahami tugas dan kewenangan Ombudsman dan memaknai rekomendasi sebagai saran biasa. “Selain itu dampak tidak dilaksanakanya rekomendasi adalah pelapor tidak segera menerima pelayanan publik yang baik sebagai haknya,” tegas Dyah.

Untuk itu ia menawarkan Kolaborasi Integrasi Partisipasi (KIP) sebagai model untuk pengawasan rekomendasi Ombudsman yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Adapun rekomendasi yang ditawaraan ada dua yakni kepada lembaga pembentuk UU dan kepada Ombudsman.

Kepada lembaga pembentuk UU, Dyah  merekomendasikan adanya penambahan ayat 5 pasal 38 UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman yakni : atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman atau hanya melaksanakan sebagian akan dijatuhi hukuman oleh atasan yang lebih tinggi yang berpuncak pada Menpan RB jika yang bersangkutan adalah Aparatur Sipil Negara, dan oleh DPR atau DPRD apabila yang bersangkutan adalah pejabat politik.

Adapun kepada Ombudsman rekomendasi yang diberikan Dyah adalah apabila sebelum rekomendasi dikeluarkan terlebih dahulu ada rekomendasi sementara yang diajukan kepada atasan terlapor. “Jika atasan terlapor menyetujui dan melaksanakan rekomendasi sementara itu, maka laporan akan ditutup dan dinyatakan selesai. Namum bila tidak disetujui maka dikeluarkan rekomendasi Ombudsman yang bersifat final dan disertai sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakan atau hanya melaksanakan sebagian,” tandasnya.

Para penguji berharap, disertasi Dyah dapat dilanjutkan kepada pihak Ombudsman sehingga lebih bermanfaat dan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dyah merupakan Doktor ke-11 di lingkungan UM Magelang. Jumlah tersebut dalam jangka waktu dekat akan terus bertambah mengingat saat ini banyak dosen UM Magelang yang tengah menyelesaikan studi S3 baik di dalam dan luar negeri. (*/sct/ton)

 

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here