Dewan Awasi Lelang Jabatan

128

SALATIGA – Kalangan dewan menegaskan akan mengantisipasi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses pengisian jabatan baru di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong. Langkah yang dilakukan DPRD Salatiga adalah dengan pengawasan terhadap pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Empat posisi JPTP yang akan diisi, yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Salatiga.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga M Fathur Rahman, pengawasan dilakukan DPRD mulai dari proses seleksi hingga penetapan pejabat yang akan ditempatkan untuk menduduki jabatan tersebut. Tujuannya, agar pengisian jabatan benar-benar diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki kompetensi.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait di Pemkot Salatigam untuk melakukan pengawasan proses seleksi pengisian empat jabatan eselon II pada OPD baru,” ujar pria yang akrab disapa Maman itu, Kamis (2/3).

Maman berharap, proses pengisian jabatan tersebut dilaksanakan sesuai regulasi dan jangan sampai ada praktik KKN. Pengisian jabatan harus sesuai dengan kompentensi masing-masing. Dan pengisian jabatan harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. “Jangan sampai ada permainan dalam proses pengisian jabatan,” tegasnya.

Terpisah, Kabag Humas Setda Kota Salatiga Sri Satuti menjelaskan, pendaftaran seleksi terbuka pengisian JPTP dibuka selama 15 hari terhitung dari 13 Februari hingga 6 Maret nanti. Pendaftaran dibuka bagi semua PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka pengisian JPTP.

Syarat kandidat pengisi jabatan tersebut antara lain, PNS di lingkungan Pemkot Salatiga, pangkat/golongan ruang minimal pembina (IV/a), menduduki jabatan struktural administrator eselon III/a sekurang-kurangnya dua tahun dan minimal pada dua jabatan yang berbeda, kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S-1) atau yang sederajat dan menyerahkan LHKSN dan SPT Tahunan 2015.

“Peserta hanya dapat melamar satu dari empat jabatan yang diseleksi. Peserta juga harus membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat selama menjadi PNS,” jelas dia. Surat pernyataan tersebut harus diketahui oleh atasan langsung. Selain itu, tiap peserta wajib membuat makalah tentang manajemen OPD yang akan dilamar.

Saat proses seleksi berlangsung, panitia juga akan melakukan rekam jejak peserta seleksi. Tahapan tersebut dilaksanakan pada 14 – 23 Maret. Rekam jejak tersebut juga sebagai dasar panitia untuk menetapkan hasil seleksi yang telah dijadwalkan pada 24 Maret.

Dikatakan Satuti, hasil seleksi kemudian dilaporkan oleh panitia seleksi ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negera) pada 29 Maret dan nama calon diajukan ke pejabat pembina kepegawaian pada 30 Maret. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret, Pemkot mengajukan permohonan izin pelantikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (sas/ton)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here