SPP Dilarang, Nasib Sekolah Swasta Terancam

506
DIDIK GENERASI BANGSA: Seorang guru sedang mengajar di SD Kota Wali. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
DIDIK GENERASI BANGSA: Seorang guru sedang mengajar di SD Kota Wali. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)

DEMAK– Aturan baru terkait pelarangan penarikan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan iuran pembangunan gedung, mendapat apresiasi dari masyarakat, orang tua murid pada khususnya. Hanya saja, kebijakan tersebut dianggap justru dapat mematikan sekolah swasta yang selama ini operasionalnya mengandalkan SPP dan uang gedung. Karena itu, jika aturan baru itu diterpakan, maka banyak sekolah swasta yang gulung koming (bingung) dalam operasional. Bahkan bisa terancam gulung tikar.

Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Glagah Wangi, H Ahmad Gufron mengatakan, sejauh ini sekolah yang bernaung di bawah yayasan tersebut masih menggunakan mekanisme SPP dan iuran pembangunan gedung dalam menopang kegiatan belajar di sekolah. Ini seperti yang dilakukan di SD Islam Terpadu (SDIT) Kota Wali. “Kita tetap gunakan SPP dan uang gedung atau SPI,”
katanya, kemarin.

Hal ini, kata dia, karena belum ada surat soal larangan penarikan SPP dan uang gedung sebagaimana aturan baru tersebut. “Sebetulnya, kita tidak bisa berkomentar banyak soal ini. Karena memang belum tahu seperti apa aturan baru itu. Kita tidak mau berandai-andai. Kita belum terima surat pemberitahuan dari dinas terkait. Jadi, kita tidak tahu jika ada aturan dari pemerintah seperti itu sehingga belum bisa menanggapi secara detail,” ujarnya.

Di SD Kota Wali, besaran SPP sekiatr Rp 120 ribu persiswa perbulan. Yang jelas, kata Gufron, lembaga pendidikan swasta yang mengelola SD dan lainnya sebenarnya sangat membantu beban pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena itu, jika aturan baru itu dijalankan, maka dampaknya kurang baik bagi lembaga pendidikan swasta. Selain guru-gurunya kesulitan mendapatkan gaji juga sulit meningkatkan kualitas bangunan secara fisik. “Kalau aturan baru seperti itu dilaksanakan, tentu kita sebagai pengelola sekolah SD swasta tidak sependapat. Sebab, bisa mematikan kelangsungan pendidikan,”katanya.

Menurutnya, mestinya yang tidak boleh menarik SPP dan uang gedung adalah SD negeri. Sebab, sekolah tersebut disubsidi atau dibiayai dengan uang negara lengkap dengan fasilitasnya. Sedangkan, sekolah swasta hanya mengandalkan dari bantuan siswa atau wali murid. “Kalau sekolah SD swasta dibantu pemerintah justru itu lebih baik. Kita tinggal mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Tapi, sejauh ini kan tidak seperti itu. Sekolah swasta lebih mandiri dalam pembiayaan atau operasional sekolah. Karenanya, sekolah swasta tidak perlu dilarang dalam menarik SPP maupun uang gedung. Ini demi keberlanjutan sekolah dan penghidupan orang banyak,”imbuh Gufron.

Idealnya, pemerintah membantu sepenuhnya sekolah swasta dalam operasional sehingga ada simbiosis mutaualisme antara lembaga pendidikan swasta dan negara. “Kalau dibilang SD swasta dianaktirikan oleh pemerintah?. Ya, memang seperti itu. Namanya sekolah swasta tentu berbeda dengan sekolah negeri yang mendapatkan perhatian penuh pemeirntah. Meski demikian, demi keseimbangan, mestinya sekolah swasta juga dapat perhatian yang sama oleh pemerintah, khususnya terkait dengan bantuan pendidikan untuk sekolah,”katanya.

Gufron menambahkan, sebetulnya adanya dana hibah untuk sekolah sangat membantu beban sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagai lembaga pendidikan swasta. Namun, sudah beberapa  tahun ini tidak ada bantuan hibah bagi sekolah. “Tidak adanya hibah membuat sekolah hanya mengandalkan SPP dan infaq,” jelasnya. (hib/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here