Pendangkalan Muara Butuh Penanganan Serius

196
RAKOR: Para narasumber mengisi rakor lintas sektor di PPP Morodemak Bonang, kemarin. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)
RAKOR: Para narasumber mengisi rakor lintas sektor di PPP Morodemak Bonang, kemarin. (Wahib Pribadi/Jawa Pos Radar Semarang)

DEMAK– Kondisi alur muara pantai Morodemak memprihatinkan. Butuh penanganan serius untuk mengatasi pendangkalan di alur muara tersebut. Untuk mendukung suksesnya kegiatan dan program selama satu tahun, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak, Kecamatan Bonang mengadakan koordinasi lintas sektor di Aula Gedung Sekaya Maritim setempat.

Kepala PPP Morodemak, FendiawanTiskiantoro, mengatakan, bahwa ada beberapa persoalan yang dihadapi PPP  selama ni. Diantaranya, pendangkalan alur di muara sungai.  Selain itu, masih banyaknya kapal bagan apung yang bersandar di alur keluar masuk kapal. Bahkan, masih adanya  lampu navigasi yang dimatikan karena banyak nelayan pendatang yang kandas.

Kemudian,  tidak berfungsinya running teks, pengurusan perizinan yang lama, bakul yang tidak memberi uang segera kepada nelayan, dan kebersihan yang belum terkelola dengan baik. “Untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada ini, ada program yang rencananya akan dilakukan tahun ini. Yaitu pembuatan drainase dan pavingisasi, aplikasi E-TPI, sistem informasi navigasi nelayan serta integrasi pelayanan dokumen kapal,” katanya.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Demak, Nanang Tasunar mengatakan, bahwa DKP akan selalu mendukung kegiatan PPP Morodemak. Menurutnya, sekarang DKP tidak dapat membangun di wilayah pelabuhan karena sekarang tanah pelabuhan milik Provinsi Jawa Tengah. “Tetapi kita dapat kerjasama kegiatan. Diantaranya,  padat karya berupa pembersihan bangkai bagan perahu yang telah rusak di alur keluar masuk kapal, depan PPP Morodemak,”katanya.

Terkait dengan alat tangkap cantang yang saat ini dilarang, kata dia, maka  pemerintah telah menggandeng bank  untuk memberikan kredit bagi nelayan cantrang yang mau mengganti alat tangkap yang ramah lingkungan.  “Meski demikian, harus ada persyaratan yang dipenuhi nelayan,”katanya. Diantaranya, memenuhi persyaratan teknis bank, memliki surat rekomendasi dari Dinas Perikanan mengenai penggantianalat tangkap cantrang, kapal sudah diukur ulang, memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau surat keterangan yang menjelaskan SIPI sedang dalam proses. (hib/zal)

 

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here