Geopark Dieng Masih Sebatas Wacana

204
Muhammad Albar

WONOSOBO – Kabar tentang rencana menjadikan kawasan wisata Dieng sebagai geopark atau taman bumi, bisa jadi masih sebatas wacana. Soalnya, rencana geopark untuk Kawasan Dieng belum tercantum dalam rencana strategis Kementerian Pariwisata RI. Hal itu dinyatakan Wakil Ketua DPRD Wonosobo Muhammad Albar yang belum lama ini berkunjung ke Kementerian Pariwisata.

Ia sempat dibuat kaget mendengar jawaban dari pihak kementerian terkait geopark Dieng. Pasalnya, pihak kementerian justru mengaku kurang begitu mengetahui rencana tersebut. Kata dia, wacana membuat geopark memang sudah ada di tingkat kementerian. Wacana baru akan diseriusi dan direalisasikan tahun 2017 ini. dan daerah yang dipilih, belum diketahui.

“Saya kaget lho, kok malah Kementrian (Pariwisata) tidak tahu, (kalau Wonosobo mau dijadikan geopark),” jelas Albar saat dijumpai di ruang kerjanya, Rabu (1/3).

Informasi tersebut juga dibenarkan Kepala UPT Pariwisata Garung Oni Wiyono. Menurut Oni, yang mendorong supaya Wonosobo jadi taman bumi adalah Kementerian Kemaritiman dan Kelautan RI, bukan Kementerian Pariwisata RI. “Saya tahunya gitu. Memang aneh sih,” kata Oni yang saat diwawancara duduk bersebelahan dengan Albar.

Untuk diketahui, wacana mewujudkan taman bumi dunia memang sempat menyeruak di akhir 2016. Terselip harapan jika geopark bisa terealisasi, sehingga lebih menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke negeri di atas awan, Dieng.

Terlepas rencana tersebut bisa terealisasi dalam waktu dekat atau tidak, Albar tak ingin berandai-andai terlalu jauh. Sebaliknya, ia justru menekankan pentingnya pembenahan dan percepatan pengembangan wisata Dieng. Apalagi, sektor wisata ini menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo. “Saya belum lihat ada progress yang berarti di sektor wisata,” katanya.

Untuk mengembangkan wisata Dieng, kata Albar butuh tim khusus yang berkonsentrasi pada pengembangan wisata. Selain itu, guna mengakses anggaran pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor wisata, dibutuhkan perda RIPP (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata) yang selama ini belum ada. (cr2/ton)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here