Peradi Surati Ganjar Pranowo

Terkait Keluhan Jalan Rusak

243
TERIMA KELUHAN: Theodorus Yosep Parera didampingi Eko Suparno dan Dwi Jayanti tunjukkan sejumlah SMS keluhan warga yang masuk ke nomor center Peradi, terkait jalan rusak. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
TERIMA KELUHAN: Theodorus Yosep Parera didampingi Eko Suparno dan Dwi Jayanti tunjukkan sejumlah SMS keluhan warga yang masuk ke nomor center Peradi, terkait jalan rusak. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang layangkan surat aduan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, terkait banyaknya jalan rusak yang dikeluhkan sejumlah warga melalui nomor center Peradi 0823 2009 9002.

Ketua Peradi Semarang, Theodorus Yosep Parera mengatakan, korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak bisa mengajukan gugatan ganti rugi kepada pejabat penyelenggara jalan. Hal itu diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 273 Undang-undang (UU) RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam pasal tesebut menyebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan membuat korban luka ringan atau kendaraan rusak, bisa dipidana penjara 6 bulan atau denda paling banyak Rp 12 juta. Sementara jika mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta.

Dengan melihat peraturan perundang-undangan tersebut, lanjut Yosep, pihaknya memberikan waktu 14 hari, agar pejabat terkait segera mengambil langkah hukum terhadap seluruh aparatur pemerintahan, yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memperbaiki jalan yang rusak atau memberikan rambu-rambu peringatan di seluruh jalan yang rusak di wilayah Jateng.

”Bagaimanapun secara institusi Peradi diberikan kehormatan sebagai officium nobile (luhur, mulia, terhormat), maka kami menunaikan tugas untuk membantu masyarakat yang lemah agar bisa mendapatkan hak-haknya dari negara ini,” kata Yosep saat ditemui di kantornya, Selasa (28/2).

Yosep juga mewajibkan seluruh anggotanya untuk melakukan kontrol dan koreksi kepada seluruh aparatur pemerintahan, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.

Dewan Pengawas pada Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang ini berharap Ganjar Pranowo bisa segera memerintahkan dinas terkait untuk segera memperbaiki jalan yang rusak, agar langkah-langkah hukum yang akan ditempuh organisasinya bisa dihindarkan. ”Selain ke Gubernur Jateng, surat tersebut sudah kami layangkan tembusan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengaku sering menerima keluhan jalan rusak dari masyarakat melalui media sosial. Ia juga meminta agar masyarakat bersabar, sembari memastikan bahwa pemerintahan telah bekerja.

Ganjar juga mengaku, Pemprov Jateng telah melakukan koordinasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk memprioritaskan perbaikan jalan yang rusak. ”Saya ikhlas dimarahi rakyat. Saya sampaikan ke rakyat, itu jalan nasional. Saya rembugan, saya sampaikan ke Pak Menteri. Saya sudah telepon,” akunya. (jks/zal/ce1)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here