Ketika Tiga Kepala Daerah Bicara Revitalisasi Pasar Tradisional

Revitalisasi Jangan Meninggalkan Roh ”Pasar Rakyat”

214
EKONOMI RAKYAT: Diskusi revitalisasi pasar tradisional yang digelar di Hotel Wimarion Semarang, kemarin. (DIAZ AZMINATUL ABIDIN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
EKONOMI RAKYAT: Diskusi revitalisasi pasar tradisional yang digelar di Hotel Wimarion Semarang, kemarin. (DIAZ AZMINATUL ABIDIN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Revitalisasi pasar tradisional kini tengah gencar dilakukan oleh hampir semua kepala daerah di Jateng. Pasar yang kumuh disulap menjadi bangunan megah dua sampai tiga lantai. Sayangnya, pembangunan pasar tradisional kerap meninggalkan roh dari ”pasar rakyat” tersebut. Seperti apa?

DIAZ AZMINATUL ABIDIN

BUDAYAWAN dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro (FIB Undip) Semarang, Agus Maladi mengatakan, dalam merevitalisasi pasar tradisional, pemkab/pemkot perlu memikirkan unsur-unsur dasar. Contohnya, perilaku  tawar-menawar antara penjual dan pedagang di pasar tradisional yang sangat menarik. Budaya tegur sapa dalam pasar tradisional itu tidak akan didapat seperti di pasar modern.

”Siapapun yang terlibat di pasar tradisional itu saling menguntungkan. Mereka juga bersilaturahmi, di pasar modern hal semacam ini tidak ada. Mereka (pedagang dan pembeli, Red) bahkan hanya bermodal kepercayaan. Ada transaksi Rp 10 miliar cuma ditandatangani pakai kertas bungkus rokok. Maka berikan roh saat merevitalisasi pasar tradisional itu,” ujar Agus Maladi saat diskusi Revitalisasi Pasar Tradisional yang digelar di Hotel Wimarion Semarang, Selasa (28/2).

Selain Agus Maladi, diskusi ini menghadirkan tiga kepala daerah, yakni Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Kudus Musthofa dan Bupati Kulonprogo terpilih Hasto Wardoyo. Selain itu juga Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Katholik (Unika) Soegijapranata Semarang, Andreas Lako menerangkan, konsep revitalisasi pasar tradisional yang  membawa nilai-nilai kearifan lokal diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat. Di sisi lain, kata dia, kebutuhan konsumen membutuhkan barang 24 jam penuh harus dipikirkan. Selain itu, komoditas lokal setiap daerah harus diangkat, karena pasar tradisional tidak boleh dipenuhi dengan sebagian besar produk-produk impor.

”Saya melihat selera konsumen sekarang itu pemilih. Konsumen butuh barang selama 24 jam. Nah pasar tradisional tidak ada yang buka 24 jam, akhirnya konsumen memilih pasar modern. Kemudian bisa gak pemda membuat perda yang mengakomodasi kebutuhan konsumen yang seperti ini agar tidak bergantung kepada pasar modern?” katanya setengah bertanya.

Menanggapi itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menerangkan, pasar tradisional perlu direvitalisasi agar tidak kalah saing dengan pasar modern. Karena, menurutnya, perkembangan pasar modern dewasa ini tidak bisa disetop. Sehingga pasar modern maupun tradisional harus berkembang bersama-sama. ”Konsep revitalisasi pasar tradisional tidak semata di fisik saja. Dalam revitalisasi pasar, pedagang juga diberikan pelatihan agar maju sehingga tidak kalah dengan pasar modern yang semakin maju,” tutur politikus PDIP ini.

Hendi –sapaan akrabnya—mencontohkan, dalam revitalisasi Pasar Johar, pihaknya melibatkan pedagang, konsultan, dan instansi terkait untuk mendapatkan hasil yang baik. Hal itu karena sebelumnya pedagang menolak pembangunan pasar hingga 6 lantai. Pedagang hanya ingin pasar yang merupakan bangunan sejarah (heritage) dibangun tidak lebih dari 3 lantai.

”Contoh di Pasar Bulu itu lantai tiga sepi. Ini menjadi catatan kami. Sekarang saya minta Dinas Perdagangan untuk merangkul semua pedagang agar mau kembali ke kios yang telah disediakan. Maka seperti yang saya bilang dalam revitalisasi pasar tradisional, tidak hanya membangun fisik, tapi juga mendampingi pedagang. Misalnya, dalam bentuk pelatihan,” katanya.

Bupati Kudus, Musthofa, mengatakan, merevitalisasi pasar tradisional berfungsi untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi kerakyatan. Ada beberapa hal yang harus diterapkan, yakni pedagang harus tepat aturan, administrasi sampai tepat manfaat. Ia menerapkan hal itu di Pasar Kliwon Kudus yang diakuinya memiliki nilai transaksi Rp 30 miliar per hari. ”Tepat aturan itu bisnis dengan aturan yang jelas. Tepat administrasi itu jumlah pedagang harus jelas untuk menghindari perilaku menguasai lapak, satu pedagang ya harus satu lapak tidak boleh menguasai banyak. Kemudian tepat manfaat itu semua elemen yang berkaitan harus dilibatkan dalam hal apa pun. Ini yang saya lakukan di Pasar Kliwon,” paparnya.

Beda lagi di Kabupaten Kulonprogo, DI Jogjakarta. Pemkab setempat menerapkan aturan antar pasar modern tidak boleh berjarak kurang dari 1 kilometer, meskipun sebenarnya jarak tersebut masih relatif dekat. Kebersihan pasar tradisional adalah keniscayaan agar masyarakat terhindar dari penyakit, seperti herpes, toksoplasma dan lain-lain. ”Maksudnya tidak sampai di situ, pasar kalau dikelola seperti apa pun tapi masih dikuasai produk asing ya sama saja. Makanya kami buat pasar percontohan ada produk lokal di sana, Kulonprogo punya kebun teh, ya sudah buat teh sendiri kan begitu,” ujar Bupati Kulonprogo terpilih Hasto Wardoyo. (*/aro/ce1)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here