15 Perokok Terjaring Satpol PP

Nekat Merokok di KTR Balai Kota

238
MELANGGAR PERDA: Anggota Satpol PP Kota Semarang saat mendata warga yang terjaring sedang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kompleks Balai Kota Semarang, kemarin. (ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MELANGGAR PERDA: Anggota Satpol PP Kota Semarang saat mendata warga yang terjaring sedang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kompleks Balai Kota Semarang, kemarin. (ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Para perokok di Kota Semarang saat ini perlu hati-hati. Perokok yang melanggar aturan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bisa diancam pidana kurungan penjara maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp 50 juta.

Sebanyak 15 orang yang sedang nyantai sambil mengisap rokok di kompleks Balai Kota Semarang ditangkap oleh tim penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Selasa (28/2). Mereka dianggap melanggar aturan karena merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Para perokok tersebut beberapa di antaranya adalah pengunjung dan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Semarang. Praktis, inspeksi mendadak (sidak) tersebut membuat mereka kebingungan. Sempat terjadi protes, tapi mereka tak bisa berbuat banyak saat disodori aturan perda tentang wilayah terlarang merokok tersebut.

Ke-15 orang tersebut akhirnya digelandang ke lobi untuk menandatangani surat pernyataan dan diberikan sanksi administrasi.

”Kami melakukan sosialisasi tentang Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Orang yang kami tangkap merupakan tamu dan pegawai. Mereka tertangkap tangan sedang merokok di areal KTR,” kata Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Kota Semarang, Agus Satata, usai melakukan sidak, kemarin.

Dijelaskannya, area KTR sesuai perda meliputi tempat umum (publik area), tempat kerja (kantor), tempat ibadah, tempat bermain anak-anak, angkutan umum, tempat belajar mengajar dan sarana kesehatan. Warga yang merokok di wilayah KTR bisa dikenai sanksi pidana. ”Sanksi pidananya berupa hukuman kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp 50 juta,” tegasnya.

Namun demikian, saat ini masih tahap sosialisasi. Para perokok yang dinyatakan melanggar perda tersebut hanya diberikan sanksi administrasi dengan membuat surat pernyataan. ”Tapi kalau sudah pernah menandatangani surat pernyataan, ternyata ditangkap melakukan pelanggaran lagi, maka pelanggar tersebut akan kami bawa ke pengadilan untuk disidangkan,” katanya.

Dia mengakui, saat ini masih banyak masyarakat yang belum menjalankan aturan perda ini. Misalnya, masih banyak ditemui pegawai merokok di wilayah terlarang. ”Ini ironis, karena para pegawai pemerintah seharusnya memberi contoh untuk penegakan Perda KTR ini. Sebab, sosialisasi sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu. Kami juga sudah memberi rambu maupun stiker larangan merokok di tempat KTR,” ujarnya.

Namun, lanjut dia, kesadaran individu masyarakat terkait Perda ini hingga kini masih minim. Pihaknya menyatakan akan terus melakuan sosialisasi dengan sidak. Tidak hanya di kompleks balai kota, tetapi juga di area KTR lain di Kota Semarang. ”Sebelumnya, kami juga melakukan sidak di SMKN 7, Taman KB, dan Masjid Raya Baiturrahman. Sebanyak 19 perokok yang melanggar kami tangkap dan diberikan sanksi administrasi membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi,” katanya.

Salah satu pengunjung di kompleks Balai Kota Semarang yang tertangkap basah sedang asyik merokok, Jun, mengaku kaget saat terjaring sidak. Ia setuju perda ditegakkan. Namun menurutnya, selain menegakkan perda, seharusnya Pemerintah Kota Semarang juga perlu memberikan fasilitas tempat yang merupakan hak bagi perokok. ”Boleh, melarang tidak boleh merokok, tapi seharusnya disediakan tempat khusus untuk merokok bagi perokok. Itu baru adil,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, tanda larangan yang ditempel di tembok saja tidak cukup. Tentu, perlu disediakan tanda atau petunjuk tempat untuk bisa merokok. ”Saya sendiri merokok tidak di dalam ruangan, melainkan di teras pendopo. Kalau di dalam ruangan itu beda hal,” katanya.

Perokok lain, Andre, mengaku tidak menolak perda tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Tetapi, menurut dia, namanya kebijakan itu juga harus bijak. ”Karena kunci hidup itu saling menghargai. Maka hargailah pendapat orang yang tidak merokok. Begitu juga sebaliknya. Saya kira boleh saja merokok, selama tidak mengganggu publik,” ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, mengatakan, sejauh ini Satpol PP memang telah melakukan penegakan hukum terkait Perda KTR. ”Sanksinya mulai dari peringatan, diusir dari KTR, hingga denda maksimal Rp 50 juta dan atau hukuman kurungan maksimal 3 bulan,” katanya.

Dia menilai, diberlakukannya Perda KTR belum sepenuhnya didukung dengan kelengkapan fasilitas tempat khusus bagi perokok,

Anang menjelaskan, sebenarnya di perda tersebut telah diatur secara rinci. Bahwa penanggung jawab KTR harus menyediakan fasilitas tempat merokok di wilayah KTR. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan.

”Mungkin bisa dilakukan bertahap, sehingga Satpol PP dalam penegakan masih bersifat pencegahan dan pembinaan. Untuk menerapkan sanksi maksimal, belum bisa. Karena di beberapa tempat masih uji coba dan sosialisasi. Nantinya wilayah yang diuji coba akan diperluas,” paparnya. (amu/aro/ce1)

 

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here