31 C
Semarang
Selasa, 11 Mei 2021

Ijazah Siswa Difabel Ditahan 5 Tahun

SEMARANG – Penyandang disabilitas, Ahmad Zulfikar Fauzi, siswa MTs Al-Wathoniyyah Tlogosari, Semarang kini bisa bernapas lega. Pasalnya, selama 5 tahun sejak lulus 2012 silam, ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah lantaran menunggak uang administrasi sekolah. Bahkan kabarnya hingga Rp 30 juta. Praktis, Zulfikar tidak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat SMA/MA.

Setelah kasus ini dilaporkan kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, bisa diselesaikan secara mulus. Sejumlah pihak dipanggil, baik Kepala Dinas Kota Semarang, Bunyamin dan Kepala MTs Al Wathoniyyah, Kasno. Zulfikar sendiri dihadirkan dengan didampingi orang tua, kakak, dan Komunitas Sahabat Difabel (KSD) Semarang, Noviana Dibyantari.
Setelah dilakukan mediasi dan klarifikasi, ternyata terjadi miskomunikasi antara pihak sekolah dan pihak orang tua siswa. Pihak sekolah pun menyatakan untuk memberikan ijazah tersebut. Penyerahan ijazah dilakukan oleh Wali Kota Hendrar Prihadi di ruang rapat VIP Wali Kota, Senin (27/2).

”Sebenarnya persoalan ini terjadi miskomunikasi. Jadi, dari pihak keluarga Ananda Zulfikar menyampaikan kepada sahabat kaum difabel bahwa Ananda Zulfikar ini tidak bisa menerima ijazah karena belum membayar administrasi sebesar Rp 30 juta. Kemudian melaporkan kepada saya,” kata Hendi –sapaan akrab Hendrar Prihadi, kemarin.

Hendi merasa bahwa persoalan ini harus dibantu karena Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki anggaran beasiswa untuk warga tidak mampu. ”Alhamdulillah setelah ketemu, Kepala MTS tersebut malah mengatakan ’Pak, tunggakannya tidak Rp 30 juta, tapi tunggakannya hanya Rp 871 ribu. Kalau Pak Wali menghendaki, tidak usah dibayar dan kami serahkan gratis’. Sekarang ijazah sudah diserahkan kepada Ananda Zulfikar,” terang Hendi.

Dijelaskan, Zulfikar merupakan siswa berkebutuhan khusus. Sehingga pihaknya menyatakan harus bisa dibantu. ”Agar Ananda Zulfikar bisa mendapatkan pendidikan setinggi mungkin,” katanya.

Hendi juga meminta seharusnya hal-hal seperti ini dilakukan sosialisasi di Kota Semarang, bahwa setiap warga yang kurang mampu harus tetap mendapatkan hak pendidikan layak. ”Kami dari pemerintah punya anggaran kok, punya beasiswa yang bisa diberikan. Tinggal kalau ada persoalan seperti itu, sampaikan aja kepada kami, nanti akan diselesaikan, nanti kami sampaikan ke pihak sekolah, orang tuanya, agar persoalan keuangan seperti ini tidak menghambat pendidikan warga tidak mampu,” bebernya.

Zulfikar juga akan difasilitasi agar bisa melanjutkan pendidikan di SMA Negeri di Kota Semarang. ”Kami sudah sampaikan ke Pak Bun (Bunyamin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang), agar bisa menghubungi kepala sekolah yang ada di SMA Negeri di Semarang, supaya Ananda Zulfikar ini bisa melanjutkan sekolah,” tegasnya.

Hendi mengakui, kasus-kasus seperti ini kebanyakan terjadi di sekolah swasta. Sementara di sekolah negeri saat ini telah tertata rapi. ”Jadi, kalau di sekolah negeri tidaklah, saya yakin birokrasinya sudah sesuai dengan tata urutan ketentuan yang berlaku, bahwa seseorang apabila kesulitan mendapatkan hak atas sekolah, maka akan dibantu oleh pihak sekolah. Tapi di sekolah swasta, ini Pak Bun kami tugasi sosialisasi di sekolah-sekolah swasta. Baik SD maupun SMP. Kalau kedapatan muridnya kesulitan ekonomi bisa langsung koordinasi, nanti kami bantu menggunakan APBD,” tandasnya.
Kepala MTs Al-Wathoniyyah, Kasno, mengatakan memang selama ini banyak beberapa yang miskomunikasi. Biasanya, miskomunikasi seperti ini ditimbulkan dari anak kepada orang tua tidak ada keterbukaan. ”Contoh, saat mau ujian semesteran, kami mengecek siapa anak yang belum lunas, kami tanya, coba orang tua ke sini. Insya Allah, yang namanya tes tetap jalan walaupun belum lunas. Kami lakukan itu karena apa, kadangkala anak itu sudah diberi uang, tapi tidak tersampaikan di sekolah,” katanya.
Kasno menegaskan bahwa tunggakan Rp 30 juta itu tidak benar sama sekali. ”Lha wong biaya dari kelas 1 hingga kelas 3 itu tidak mencapai Rp 3 juta, tapi hanya berkisar Rp 2,7 juta, mentok. Perinciannya seperti ini, SPP Rp 25 ribu (per bulan). LKS hanya setara Rp 170 ribu x 2 x 3. Kemudian tes hanya Rp 40 ribu x 2 (setahun dua kali) x 3. Kira-kira biayanya seperti itu,” terangnya.

Sehingga tunggakan yang belum dibayar Rp 30 juta itu tidak masuk akal. ”Yang kurang, riilnya Rp 871 ribu. Tapi ini tidak kami suruh bayar, karena melihat kemampuan orang tua tidak ada, ya sudah, kami ikhlaskan,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, mengatakan, pihaknya akan membantu para siswa tidak mampu, meski di sekolah swasta. ”Kami akan memberikan bantuan SPP. Caranya agar pihak sekolah mengusulkan daftarnya kepada kami. Sebab, di APBD Kota Semarang tersedia untuk itu. Hal terpenting adalah membangun komunikasi,” ujar Bunyamin.

Zulfikar mengaku selama lima tahun tidak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Ia hanya bisa pasrah. Kesehariannya, Zulfikar memanfaatkan waktunya untuk mengerjakan order lukisan.

”Karena masih memiliki tunggakan pembayaran SPP, tidak bisa ambil ijazah. Saya selama ini di rumah mengerjakan order lukisan,” ujar warga Jalan Widuri 3 RT 1 RW 8 Kelurahan Bangetayu Kulon, Genuk ini. (amu/aro/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here