31 C
Semarang
Rabu, 12 Mei 2021

Gaji GTT-PTT Cair Bulan Depan

SEMARANG – Peningkatan Kesejahteraan guru masih menjadi bahasan saat Pembukaan Konferensi Kerja Provinsi PGRI Jateng. Topik tersebut kian hangat, terlebih saat ini masih dilakukan penyesuaian pasca alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah yang efektif berlaku mulai 1 Januari lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Jateng Gatot Bambang Hastowo memastikan persoalan  honor Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) SMA/SMK di Jateng segera terselesaikan karena Peraturan Gubernur (Pergub) tentang honor GTT/PTT segera ditandatangani. ”Saat ini kita masih melakukan penyusunan penatausahaan keuangan. Salah satunya diawali dengan penetapan kepala dinas, kemudian kontrak individul antara GTT dengan kepala dinas, GTT dengan kepala sekolah. Ini sedang diproses,” katanya saat Konferensi Kerja Povinsi PGRI Jateng 2017 di Kampus I UPGRIS, kemarin.

Gatot menjelaskan, jika semuanya telah selesai, dipastikan Maret nanti anggaran bisa cair termasuk anggaran membayar honor GTT/PTT pada Januari dan Februari. ”Anggarannya ada, sebelumnya pada bulan Januari-Februari sudah ditalangi pihak sekolah. Nanti ketika anggaran cair, uang tersebut akan dikembalikan kepada pihak sekolah,” tandasnya.

Disinggung masalah besaran yang diterima, Gatot mengatakan jika angka gaji masih digodok oleh pemerintah yang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Secara umum Gatot menegaskan jika untuk guru S1 linier, mengajar 24 jam per minggu, besaran gaji yang diterima yakni Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) ditambah 10 persen. ”Sementara, untuk guru yang tidak mengajar 24 jam per minggu, besaran gaji akan disesuaikan dengan jumlah jam mengajar. Misalnya, dalam seminggu mengajar 15 jam atau 17 jam, jumlah tersebut akan dikalikan sekian rupiah dari perhitungan berdasarkan UMK,” jelasnya.

Terpisah Ketua PGRI Jateng, Widadi mengatakan pihaknya saat ini terus berkomitmen memperjuangkan mutu pendidikan dengan menciptakan tenaga pendidik yang profesional dan berkompeten. ”Pendidikan adalah sebuah hal berupa proses, berupa menggembirakan, menginspirasi, mengimankan serta menyentuh karakter. Artinya bukan indoktrinatif karena guru mesti jadi panutan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi menjelaskan jika dirinya akan terus berupaya membela dan memperjuangkan kepentingan guru, dengan cara terus berkoordinasi dengan pemerintah melalui Mendikbud, Menpan RB, bahkan juga dengan presiden dan wakil presiden.

”Kami terus berkoordinasi, seperti permasalahan yang dihadapi guru tidak tetap (GTT) saat ini. Perjuangan lainnya adalah meningkatkan status guru-guru K2 menjadi PNS melalui perubahan UU ASN yang saat ini draf Revisi UU ASN itu telah diselesaikan oleh DPR,” tambahnya. (den/ric/ce1)

 

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here