31 C
Semarang
Selasa, 11 Mei 2021

DPD Bantu Tindaklanjuti Temuan BPK

SEMARANG – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI siap membantu pemerintah daerah dalam akuntabilitas publik laporan administrasi keuangan. Karenanya, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI yang diketuai Abdul Gafar Usman meminta empat informasi.

”Empat informasi yang ingin diketahui, pertama dari temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang terindikasi negara berapa yang sudah ditindaklanjuti. Kalau belum ditindaklanjuti lalu kapan bisa. Kalau tidak bisa ditindaklanjuti apa yang bisa kami bantu dan sampai di mana untuk meningkatkan kinerja agar tidak mendapat kriteria WDP (Wajar Dengan Pengecualian),” kata Abdul Gafar Usman usai pertemuan dengan Pemprov Jateng dan sejumlah pemerintah kabupaten/kota di gedung B Pemprov Jateng, Jumat (24/2).

Informasi yang didapat dari pemprov dan beberapa pemkab/pemkot bisa menjadi bahan konsultasi DPD saat bertemu dengan BPK RI. Tugas Badan yang dipimpinnya adalah menindaklanjuti hasil temuan BPK yang terindikasi merugikan negara, baik merugikan secara moral maupun material.

”Tadi ada satu komitmen jika memang dianggap oleh daerah tidak bisa ditindaklanjuti harus dipenuhi syarat dan prosedurnya dan ditembuskan ke BPK dan BAP. Ini akan menjadi bahan konsultasi ke BPK untuk mencari solusi kebijakan atau kebijaksanaan,” tuturnya.

Dengan komitmen tersebut, akan mengurangi beban daerah. Sehingga ada kebanggaan untuk melakukan tata keuangan dan tidak ada alasan pusat menyatakan daerah tidak siap dan tidak mampu mengelola keuangan. Bagaimanapun DPD memperjuangkan anggaran daerah karena kata pusat daerah tidak siap dan daerah menganggap pusat setengah hati.

”Kami beri waktu 30 hari agar daerah memperbaiki administrasinya dan segera mengirim kepada kami dan BPK RI. Daerah komitmen untuk memperbaiki agar tidak menjadi temuan yang berulang-ulang,” ujarnya.

Dari pertemuan dengan daerah itu, ternyata diketahui belum optimalnya pengawasan proyek di lapangan sehingga terkadang ada kelebihan bayar. Pengawasan akuntansi tidak terkontrol sehingga ada uang kas daerah yang hilang, untuk itu inspektorat sebagai pengawas internal betul-betul melakukan pengawasan.

Pihaknya juga mengapresiasi di Jateng, dari 35 kabupaten/kota ada 21 yang laporannya diapresiasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari sebelumnya 16. Ia ingin ke depannya BPK tidak hanya memeriksa administrasinya saja. Tapi meningkat pada pemeriksaan kinerja sehingga dana yang ada memiliki manfaat.

Anggota DPD RI asal Jateng Bambang Sadono meminta daerah tidak ragu-ragu menyampaikan apa yang menjadi masalahnya. Sebab lembaganya bukanlah lembaga yang bisa menindak. Kalau memang ada yang tidak bisa ditindaklanjuti dari temuan BPK, bisa diberikan bukti dan fakta yang tertulis.

Menurutnya ada beberapa kategori yang tidak bisa diselesaikan oleh BPK kantor perwakilan dan harus diselesaikan di tingkat pusat. Pihaknya ingin membantu di tingkat pusat dengan mengkomunikasikan yang menjadi keluhan atau kesulitan daerah dalam menindaklanjuti temuan BPK

Dalam acara tersebut ikut hadir anggota DPD RI AA NGR Oka Ratmadi, Antung Fatmawati, Muliati Saiman, Emilia Contesa, Shaleh M. Aldjufri, Suriati Armaiyn dan Cholid Mahmud. Sementara Pemprov Jateng diwakili Wagub Heru Sudjatmoko dan Inspektur Inspektorat Kunto Nugroho. (ric/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here