31 C
Semarang
Kamis, 6 Mei 2021

SI Diminta Perhatikan Warga

SEMARANG – PT Semen Indonesia (SI) diminta memperhatikan masyarakat di sekitar pabrik semen di Rembang pasca penerbitan Izin Lingkungan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Komitmen dari menjaga kelestarian lingkungan hingga pemberdayaan masyarakat setempat harus dilakukan sesuai janji-janji yang pernah dilontarkan PT SI.

Ganjar meminta PT SI juga menggenjot corporate social responsibility (CSR) dengan memberikan beasiswa kepada warga Rembang. Jika penerima beasiswa tersebut sudah lulus pendidikan tinggi, PT SI bisa merekrutnya. Menjadikannya karyawan dengan jabatan di tingkat middle-up.

“Selama pembangunan pabrik, PT SI memang mempekerjakan warga sekitar. Semoga karyawannya nanti diambil dari warga sekitar juga,” ucapnya ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/2).

Orang nomor satu di Jateng ini juga meminta agar ada warga yang diambil untuk dijadikan komisaris. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mudah melaporkan jika ada suatu hal yang dilakukan PT SI yang merugikan. Meski begitu, dia juga meminta kepada warga untuk melapor ke gubernur jika menemukan pelanggaran. ”Saya ingin masyarakat ikut mengawasi aktivitas pabrik semen di Rembang. Kalau ada penyalahgunaan, bisa langsung lapor ke saya,” tegasnya.

Seperti diketahui, Kamis (23/2) malam, Ganjar sudah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 660.1/6 Tahun 2017 tentang izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT SI di Kabupaten Rembang. Dengan terbitnya SK tersebut, membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 6601/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT SI.

Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Setda Jateng, Iwanuddin Iskandar menjelaskan, meski sudah mengantongi surat izin, bukan berarti PT SI bisa langsung melakukan penambangan. Penambangan dan pembangunan dilakukan setelah memperoleh Izin Usaha Penambangan (IUP) dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). ”IUP mesti diurus terlebih dahulu. Prosesnya selambat-lambatnya 30 hari sejak pengajuan izin,” bebernya.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng, Sugeng Riyanto mengatakan pemberian rekomendasi kelayakan yang berujung pada terbitnya izin lingkungan karena di dalam adendum pemrakarsa (PT SI) banyak memberikan solusi terkait persoalan-persoalan yang perlu diperbaiki. Yaitu seperti yang tertuang dalam putusan PK. Di antaranya memperbaiki sistem air bersih dengan membangun banyak embung dan sumur resapan, sistem penambangan dengan menggunakan teknologi zero run off agar air resapan di daerah tersebut aman.

Sugeng menambahkan ada dua hal yang perlu dilakukan oleh PT SI setelah proses penambangan mulai berjalan. Yakni pengelolaan lingkungan yang baik karena bahan bakunya berasal dari alam, dan pelibatan masyarakat sekitar. ”Yang jadi titik sentral yang harus dilakukan perusahaan adalah pengelolaan lingkungan dan pelibatan masyarakat. Ini yang nanti kita perhatikan betul,” paparnya. (amh/ric/ce1)

 

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here