31 C
Semarang
Rabu, 5 Mei 2021

Ada Buruh Belum Ikut Jaminan Sosial

MAGELANG – Dewan Pengurus Wilaya­h (DPW) Asosiasi Peke­rja (Aspek­) Indonesia, Jawa Ten­gah menyambut baik Raperda Inisiatif DPRD Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Harapan besar menanti, utamanya terkait pemenuhan hak tenaga kerja yang selama ini masih diabaikan perusahaan.

“Selama niatnya untuk memperjuangkan dan meningkatkan kompetensi buruh, kami setuju,” kata Ketua DPW Aspek Indonesia, Makiran, Kamis (23/2).

Makiran mengaku, masih banyak masalah yang melilit tenaga kerja atau buruh di Kota Magelang. Permintaan pasar dengan lulusan sekolah vokasi tidak seimbang. Lalu, rendahnya penetapan besaran upah minimum kota (UMK) juga disoal. “Upahnya sangat kecil dan banyak yang dibayar di bawah UMK. Mereka cenderung keluar daerah,” akunya.

Masalah lain, ada buruh yang tidak mendapatkan jaminan sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Beberapa hari lalu, ia berdiskusi dengan buruh transportasi. Hasilnya, mereka mengaku kesejahteraannya tak terjamin. “Mereka belum ikut program jaminan sosial. Padahal dari iuran mereka tiap hari, mestinya bisa dikelola untuk membayar iuran jaminan sosial. Kalau masih belum cukup, seharusnya pemerintah bisa bantu. Syukur-syukur bisa masuk penerima bantuan iuran (PBI),” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Magelang Budi Prayitno menjelaskan, Raperda tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan diharapkan mampu melindungi tenaga kerja lokal. Meski diakuinya, saat ini era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), namun jangan sampai digeruduk tenaga kerja asing, atau luar daerah. “Raperda ini menguntungkan tenaga kerja lokal,” imbuhnya. (put/ton)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here